MATARAM – KPU NTB meraih dua penghargaan nasional tahun ini. Anugerah yang diraih yakni Predikat Terbaik I Kategori Karya untuk gagasan, kreativitas, dan inovasi terbaik dalam Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). Satu lagi Predikat Terbaik I Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kategori wilayah satuan kerja kecil.
Penyerahan penghargaan diterima Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, pada Rapat Pimpinan (Rapim) KPU se-Indonesia untuk Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Surabaya, Jumat (25/2/2022).
Suhardi Soud mengatakan, dua penghargaan bergengsi nasional tersebut akan dijadikan pelecut semangat bagi jajaran KPU di semua wilayah NTB. Tujuannya agar dapat melaksanakan agenda akbar nasional tahun 2024, yakni Pemilu dan Pilkada Serentak.
“Pencapaian penghargaan menjadi penyemangat dalam bekerja dan berkarya sebaik-baiknya bagi KPU NTB, dan 10 KPU kabupaten/kota di NTB, untuk menghadirkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 lebih berkualitas,” urai Suhardi yang dihubungi, Senin (28/2/2022).
Sebelumnya, KPU NTB melalui sekretariatnya meraih penghargaan terbaik ketiga dalam penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Semester 1 tahun 2021. Penghargaan diserahkan Kakanwil DJPb Provinsi NTB kepada Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya, beberapa hari lalu.
Sementara dalam Rapim KPU difokuskan menyusun delapan draf Peraturan KPU (PKPU) yang akan dijadikan norma untuk peserta Pemilu.
“Kami juga membahas beberapa draf PKPU dalam rangka mematangkan konsep kebijakan KPU yang akan dijadikan norma dalam PKPU,” kata anggota KPU RI, Hasyim Asy’ari, yang diunggah dalam laman Facebook KPU NTB, Senin (28/2/2022).
Ada dua draf PKPU yang menjadi prioritas utama diajukan ke DPR dan pemerintah, yakni PKPU Tahapan dan PKPU Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu.
Draf PKPU angka 1 dan 2 menjadi prioritas utama untuk segera diajukan dalam RDP dengan DPR dan Pemerintah, dengan harapan PKPU tersebut tersedia lebih awal menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024 yang dimulai tahun 2022.
Delapan draf PKPU yang dibahas dalam Rapim KPU yakni PKPU Tahapan, PKPU Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu, PKPU Pembentukan Dapil, PKPU Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.
Selanjutnya PKPU Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, PKPU Norma Standar Pengadaan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, PKPU Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemilu. Serta, PKPU Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. rul
