POSMERDEKA.COM, DENPASAR – “Bali jangan manut-manut saja ditindas,” pekik seorang mahasiswa dari Aliansi Bali Tidak Diam saat berunjuk rasa di DPRD Bali, Senin (17/2/2025) siang. “Pemerintah menyuruh rakyatnya pintar, tapi anggaran pendidikan dipotong. Mahasiswa tidak omon-omon seperti dikatakan pemerintahan Prabowo,” sambung yang lain.
Mereka memprotes efisiensi anggaran sesuai Inpres 1/2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto. “Tut wuri efisiensi, hemat pangkal kaya, efisiensi pangkal kebodohan”, ‘Indonesia gelap darurat pendidikan” dan “makan aja gratis pendidikan kok bayar!!?” adalah tulisan di spanduk yang dibawa.
Semula massa aksi memilih berorasi dengan mobil dengan pelantang suara di pintu masuk DPRD Bali. Plt. Sekretaris DPRD Bali, IGN Wiryanata, kemudian menghampiri dan menawarkan untuk berunjuk rasa di wantilan. “Kami membuka gedung DPRD Bali ini sebagai rumah rakyat, silakan ke dalam. Kami yakinkan aspirasi adik-adik semua akan disalurkan ke mana saja,” ajaknya.
Setelah bernegosiasi dan mendapat jaminan aspirasi diterima, terutama jaminan keamanan selama berunjuk rasa, demonstran akhirnya bersedia masuk ke wantilan. “Saya jamin polisi tidak ikut masuk, hanya berjaga di luar,” jawab Wiryanata menjamin. Tak lama kemudian hadir Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya; bersama Wakil Ketua III, Komang Nova Sewi Putra; Ketua Komisi 3, Nyoman Suyasa; Ketua Komisi 4, Nyoman Suwirta, dan sejumlah anggota DPRD menemui pengunjuk rasa.
Di hadapan para legislator, mahasiswa mengeluarkan unek-uneknya soal dampak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan terhadap mereka. Antara lain target Indonesia Emas tahun 2045 dinilai sulit terwujud, kenaikan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa, dan dihapusnya beasiswa untuk mahasiswa dan dosen.
“Dana riset dikurangi padahal yang sebelumnya saja masih minim, kita kalah dengan negara lain. Melibatkan perguruan tinggi dalam pengelolaan minerba sesuai revisi Undang-Undang Minerba, seperti sengaja memiskinkan pendidikan supaya minerba bisa jalan,” papar pengunjuk rasa.
Saat memberi tanggapan, Mahayadnya menyatakan pasti menerima aspirasi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bali itu. Pun berjanji aspirasi mereka akan sampai ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. “Serahkan nomor HP salah satu dari kalian, nanti kami kirim pdf surat rekomendasi kami di Mendagri. Jadi, kita tidak cuma ngomong tanpa ada apa-apa,” sebut Dewa Jack, sapaan karibnya.
Soal efisiensi APBD Bali, Dewa Jack menyatakan sampai kini APBD Induk 2025 sama sekali belum kena pemotongan sesuai Inpres 1/2025. Soal penyesuaian dengan kebijakan Presiden, termasuk pemangkasan pos tertentu, baru akan dilakukan setelah Gubernur Koster dilantik tanggal 20 Februari nanti.
“Masukan dan usul Aliansi Bali Tidak Diam ini sebagai bukti aspirasi rakyat Bali. Mahasiswa berhak bersuara dan Dewan wajib menampung untuk rapat dengan OPD dan Gubernur,” sambungnya.
Selaku kader Gerindra yang jadi motor politik Presiden Prabowo, Nyoman Suyasa meluruskan soal efisiensi APBN. Dia menyebut pemotongan anggaran pendidikan, baik pendidikan tinggi maupun dasar dan menengah, hanya di pos-pos tertentu. Misalnya perjalanan dinas pegawai.
“Sebelumnya mereka dimanjakan, sekarang diperbaiki Presiden. Jangan khawatir, program yang berhubungan dengan peningkatan SDM saya yakin tidak dipangkas. Beasiswa dosen dan mahasiswa saya yakin tidak dipangkas,” urainya.
Usai penyampaian aspirasi, pengunjuk rasa yang dikoordinir Indra Wiyasa minta DPRD Bali menandatangani pakta integritas sebagai jaminan tuntutan mereka disampaikan ke Presiden. Dewa Jack langsung menandatangani surat itu.
Ada lima tuntutan di dalamnya. 1, mencabut Inpres 1/2025 dan surat Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025; 2, mengkaji ulang program makan bergizi gratis, dan prioritaskan pendidikan dan kesehatan; 3, pembayaran dan penganggaran tunjangan kinerja dosen; 4, penolakan perguruan tinggi mengurus tambang dalam pembaruan UU Minerba; dan 5, pemerataan pendidikan tinggi oleh Presiden. hen
