Gubernur Zulkieflimansyah Beri SKK ke Kejati NTB

  • Whatsapp
GUBERNUR NTB, Zulkieflimansyah; bersama Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto. Foto: rul
GUBERNUR NTB, Zulkieflimansyah; bersama Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto. Foto: rul

MATARAM – Pemprov NTB akhirnya memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sebagai jaksa pengacara negara untuk mempercepat penyelesaian aset yang sudah lama ditelantarkan PT Gili Trawangan Indah (GTI) selaku investor yang mengeloka kawasan tersebut.

Penandatanganan SKK pada Kejati NTB dilakukan langsung Gubernur NTB Zulkieflimansyah pada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto di kawasan Gili Trawangan, KLU yang disaksikan perwakilan KPK, Senin (23/11/2020) sore.

Bacaan Lainnya

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengatakan, langkah pihaknya memberikan SKK pada Kejati NTB menyusul sudah berulang kali Pemprov mensomasi PT Gili Trawangan Indah (GTI). Teguran itu diberikan karena perusahaan itu menelantarkan 65 hektare (ha) aset pemprov di Gili Trawangan.

“Kontrak perjanjian memang 70 tahun, tetapi HGB tinggal enam tahun lagi. Maka, SKK ini adalah upaya kita untuk mencari jalan terbaik agar lahan itu bermanfaat bagi masyarakat, menguntungkan pemda dan tidak merugikan investor,” kata Gubernur dalam laman facebook miliknya, Selasa (24/11/2020).

Sebelumnya, Pemprov NTB telah melakukan somasi pertama. Namun PT GTI memastikan tetap berkeinginan mengembangkan kawasan wisata di tempat itu. Selanjutnya, GTI meminta Pemprov untuk mengosongkan lahan yang saat ini sudah dikuasai oleh masyarakat di Gili Trawangan.

Baca juga :  Wawali Jaya Negara Tinjau Pasar Murah Galungan

Oleh karena itu, permintaan pengosongan lahan itu jelas bukan solusinya. Sebab, pemprov menghendaki agar ada solusi yang lebih progresif, produktif dan mengakomodir semua pihak. Apalagi, somasi merupakan tahapan yang harus ditempuh karena pemerintah tidak bisa membatalkan perjanjian kerja sama secara sepihak. Langkah itu sekaligus antisipasi jangan sampai pemerintah digugar balik.

”Kalau sekarang kita kasih SKK ke Kejati NTB. Ini adalah bentuk keseriusan Pemprov dalam rangka menyelesaikan permasalahan kerjasama lahan di Gili Trawangan. Jadi, SKK muncul setelah upaya somasi yang diatur dalam prosedur hukum telah kita lakukan,” jelas Gubernur.

Usai melakukan penandatanganan pemberian SKK ke Kejati NTB, Bang Zul didampingi jajaran KPK meninjau langsung kawasan lahan yang dikelola PT GTI. Menurut Gubernur, sejatinya banyak sekali potensi yang bisa di maksimalkan daerah, manakala jalan keluar persoalan lahan yang berlangsung sejak lama itu ada penyelesaiannya.

“Terima kasih KPK atas saran dan solusinya yg luar biasa pada kami di jajaran Pemprov NTB,” tandas Bang Zul. 031

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.