Gubernur NTB Minta Imigrasi dan Lapas Benahi Pelayanan

  • Whatsapp
GUBERNUR Zulkieflimansyah saat menerima Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, dan jaharan Kemenkumham di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021). Foto: ist
GUBERNUR Zulkieflimansyah saat menerima Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, dan jaharan Kemenkumham di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021). Foto: ist

MATARAM – Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, meminta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB melakukan pembenahan pelayanan dan pengelolaan keimigrasiannya. Selain itu, perbaikan layanan lembaga pemasyarakatan juga perlu dilakukan. Hal itu menyusul, provinsi NTB telah ditetapkan sebagai daerah wisata dan destinasi super prioritas dengan beragam perhelatan internasional oleh pemerintah pusat.

‘’Kita berharap ada petugas yang well trained,  terutama keramahtamahan agar tamu yang datang punya pengalaman yang baik tentang NTB. Jadi Kemenkumham itu adalah dua lembaga yang bakal menjadi wajah NTB saat warga internasional datang berkunjung,’’ ujar Gubernur saat menerima Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Gubernur, perbaikan pelayanan sangat  penting untuk memberikan kesan pertama pelayanan yang humanis selain penegakan hukum keimigrasian yang tegas. Begitu pula dengan pengelolaan dan pengawasan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Untuk itu, Gubernur meminta agar pengawasan dan pembinaannya dilakukan dengan sebaik baiknya.  ‘’Hal ini dimaksudkan untuk menjaga citra pariwisata NTB, sehingga harus benar benar serius ditangani oleh Kanwil Kemenkumham sebagai leading sektor. Terutama, Lapas Kuripan dan Sumbawa,’’ jelas Bang Zul.

Baca juga :  Mobil Masuk Jurang 10 Meter di Busungbiu, 1 Tewas dan 6 Selamat

Menanggapi hal tersebut, Haris Sukamto, Kakanwil yang dilantik November 2020 mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembenahan dan penguatan internal sekaligus pula integrasi dengan mitra kerja Kanwil Kemenkumham NTB.  ‘’Kita memang sedang berbenah di awal tahun ini untuk memaksimalkan empat divisi dan 16 satuan kerja kita agar dapat meningkatkan kinerja Kanwil Kemenkumham NTB,’’ ungkap Haris.

Hal tersebut dilakukan dengan menempatkan empat kepala divisi baru yakni Dr. Harniati, SH., LLM, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM; Saefur Rochim, SH., MH, Kepala Divisi Administrasi; dan I Nyoman Gede Surya Mataram, SH., MH., menjadi Kepala Divisi Keimigrasian yang ikut hadir dalam silaturahim dengan Gubernur.

Sepanjang 2020, rencana kerja Kanwil Kemenkumham NTB telah sesuai target dari Kementerian dengan pengelolaan anggaran terbaik kedua setelah DKI Jakarta dan mendapatkan apresiasi dari Menpan RB dan BPK RI.  Dimana, dari anggaran sebesar Rp150 miliar di tahun 2020, dialokasikan sebesar Rp1,611 juta untuk penanganan Covid-19 di NTB. Tahun ini, Kanwil mendapatkan Rp173 miliar, serta tambahan dana sebesar Rp9 miliar.

Terkait persoalan penguasaan lahan Kemenkumham oleh warga Dusun Lias Desa Genggelang sejak 2011 lalu disepakati dari total luas 50 hektar, pihaknya memberikan tiga hektar lahan kepada Pemkab KLU. ‘’Nantinya pemda yang akan berkoordinasi dengan warga untuk membagikan kepada masyarakat, mengingat di sana akan dibangun satuan kerja (Satker) dalam waktu dekat,’’ kata Haris.

Baca juga :  Meninggal Bertambah 5, Pasien Sembuh di Bali Lebih Banyak dari Tambahan Kasus Positif Covid-19

Dijelaskannya, tiga hektar lahan itu akan dimanfaatkan untuk permukiman seluas 2 hektar dan 1 hektar lainnya sebagai fasilitas umum yang penyelesaiannya telah disepakati bersama Pemkab KLU pada Agustus 2020. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.