POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemprov Bali sepakat dengan DPRD Bali memprioritaskan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk peningkatan penerimaan retribusi daerah dan pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Demikian disampaikan dalam jawaban Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta dalam sidang paripurna DPRD Bali, Selasa (14/7/2026). Sidang berisi agenda penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Dalam sidang dipimpin Ketua DPRD Dewa Made Mahayadnya ini, eksekutif memandang seluruh pandangan fraksi merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan pendapatan daerah dinilai harus terus dilakukan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. Tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil kerja keras memaksimalkan potensi daerah dan perkembangan aktivitas ekonomi.
“Kualitas perencanaan pendapatan ke depan akan terus disempurnakan agar semakin akurat dan adaptif terhadap dinamika perekonomian. Capaian ini didukung penuh peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” sebutnya.
Realisasi Retribusi Daerah yang melampaui target dipicu, katanya, adanya sumber penerimaan baru dari kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk penyelesaian kewajiban para mitra kerja sama. Sementara untuk PWA, Pemprov tengah menjajaki langkah taktis secara berkelanjutan. Upaya komunikasi terus dilakukan untuk mewujudkan kerja sama dengan berbagai instansi, lembaga, maupun badan usaha terkait. Kemitraan ini krusial dilakukan guna memantapkan proses pemungutan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali.
Selain masalah pendapatan, eksekutif menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga belas kalinya secara berturut-turut. Gubernur sependapat opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Terkait laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Bali mengenai potensi kelebihan pembayaran dalam pembangunan Turyapada tahun anggaran 2025, seluruh rekomendasi dipastikan telah ditindaklanjuti. Langkah penyelesaian teknis berjalan sesuai dengan action plan yang telah disepakati,” tegasnya.
Mengenai realisasi belanja daerah, belanja modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), pemerintah daerah sepakat kualitas pengelolaan APBD harus senantiasa ditingkatkan. Terkait penguatan kebijakan fiskal berbasis pelestarian lingkungan melalui mekanisme Imbal Jasa Lingkungan, eksekutif menyatakan sangat sependapat dengan fraksi dewan. Namun, daerah masih harus menunggu penyelesaian regulasi di tingkat nasional agar kebijakan ini memiliki kepastian hukum.
Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golkar mengenai tugas Gubernur sebagai Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Bali, Gubernur mendaku perkembangan di lapangan terus dipantau. Dewan Kawasan Provinsi Bali secara rutin melaporkan perkembangan di KEK Sanur maupun KEK Kura-Kura kepada Dewan Nasional KEK.
“Terkait usulan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk infrastruktur kabupaten/kota, pengalokasian anggaran dilakukan secara berkelanjutan. Distribusi bantuan keuangan tersebut tetap mempertimbangkan tingkat urgensi, kapasitas fiskal, dan skala prioritas masing-masing daerah,” lugasnya.
Menurut Gubernur, seluruh masukan, saran, dan rekomendasi dari legislatif akan menjadi perhatian serius Pemprov sebagai bagian dari upaya penyempurnaan substansi Raperda. Evaluasi ini diharap mampu memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. “Melalui semangat kemitraan yang harmonis dengan DPRD, setiap kebijakan diharapkan mampu mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan,” tandasnya. hen
