POSMERDEKA.COM, GIANYAR – DPRD Kabupaten Gianyar menetapkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda dalam rapat paripurna di DPRD Gianyar, Selasa (14/7/2026).
Wakil Ketua DPRD Gianyar, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, saat membacakan Pendapat Akhir Lembaga, menyampaikan, persetujuan tersebut diberikan setelah melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gianyar secara cermat, transparan, serta berlandaskan prinsip akuntabilitas dan efektivitas. DPRD juga disebut minta agar berbagai pandangan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi perhatian serius Bupati hingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bahan evaluasi, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Maka kami menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Gianyar,” tegasnya.
Menurutnya, persetujuan tersebut diharap mampu mendorong pengelolaan APBD yang semakin efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian dapat menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gianyar. DPRD juga menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta komitmen dalam membahas Raperda hingga disepakati menjadi Perda. Menurut Mahayastra, proses pembahasan yang berlangsung secara objektif dan konstruktif, mencerminkan kemitraan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dia menjamin seluruh saran, kritik, dan rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperbaiki aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Lebih jauh diutarakan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat. Tujuannya agar setiap kebijakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta mendukung terwujudnya visi Kabupaten Gianyar yang maju, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai budaya Bali.
“Kami meyakini dengan semangat kebersamaan, komunikasi yang harmonis, serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, berbagai program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat yang semakin dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Gianyar,” ujar Mahayastra. adi
