DENPASAR – Rutinnya media memberitakan perkembangan pandemi Covid-19 dinilai sebagai bentuk dukungan dalam mengedukasi, juga memberi informasi yang cepat dan akurat untuk masyarakat. Karena itu, dirasa perlu pemerintah mengalokasikan anggaran untuk media atau pers. “Kepada media massa, kami mendukung sepenuhnya agar ada anggaran dialokasikan dengan memadai,” kata Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, Jumat (3/4/2020).
Kata dia, jika anggaran penanggulangan Covid-19 saat ini tak cukup dialokasikan untuk media, dia mendorong Pemprov Bali menyisir sejumlah pos anggaran dalam APBD 2020. Seperti di Sekretariat DPRD Bali, jelasnya, dari hasil penyisiran anggaran diperoleh angka Rp 18 miliar untuk menambah dana tanggap darurat dalam APBD 2020. Penyisiran itu di pos anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar, dan lainnya. “Alokasi anggaran untuk media massa atau pers bisa diambil dari penyisiran APBD,” sebut Wakil Ketua DPRD Bali itu.
Yang dimaksud media, kata dia, adalah perusahaan dan juga wartawannya. Anggaran bisa menyediakan untuk membeli hand sanitizer (pembersih tangan) atau peralatan lain saat bertugas di lapangan. Atau bisa juga dalam bentuk lain yang memungkinkan sesuai mekanisme yang ada. Soal di nomenklatur apa sekiranya usulan anggaran itu ditampung, dia menjawab, “Yang saya usulkan ini prioritas untuk wartawan di lapangan. Untuk nomenklaturnya itu bisa diatur di OPD terkait, kalau di eksekutif itu humas.”
Dikejar bagaimana kira-kira mekanisme pemerintah mengawasi penggunaan anggaran itu akan digunakan sepatutnya oleh media atau tidak, Sugawa tidak menjelaskan lebih rinci. Pun syarat dan ketentuan seperti apa yang harus dimiliki perusahaan pers itu agar masuk golongan layak diberi anggaran. Dia hanya menjawab hal-hal teknis terkait itu akan didiskusikan lebih lanjut jika usulan tersebut direspons positif oleh Gubernur Wayan Koster dan Sekda Dewa Made Indra. bro/hen
