DENPASAR – Adanya penundaan Pilkada Serentak 2020 akibat wabah Covid-19 berdampak kepada adanya anggaran yang “nganggur”, karena sementara tidak dipakai melanjutkan tahapan pilkada. Agar dana itu berguna, komisioner KPU menilai tidak masalah jika anggaran tersebut digeser untuk kebutuhan menangani Covid-19 di Bali. Ketua KPU Denpasar, Wayan Arsajaya; dan Ketua KPU Badung, Wayan Semara Cipta, mengutarakan pandangan tersebut, Jumat (3/4/2020).
Menurut Arsajaya, tidak masalah dana pilkada yang mengendap sementara itu dipakai untuk melawan Covid-19. Pertimbangannya, dalam kondisi saat ini mengatasi dampak wabah tersebut menjadi skala prioritas bersama. Perhelatan politik memang penting, sambungnya, tapi jauh lebih penting keselamatan masyarakat. “Esensi pilkada itu untuk kebaikan masyarakat. Kalau masyarakatnya banyak tidak selamat, lalu pilkada itu buat siapa?” cetusnya.
Pada saat ini, terangnya, KPU juga sudah melaksanakan penundaan beberapa tahapan sebagai upaya yang selaras dengan pencegahan Covid-19. Untuk di Denpasar, yang ditunda ada dua tahapan yakni pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sebenarnya KPU RI juga minta penundaan pelantikan PPS, tapi itu tidak dilakukan karena KPU Denpasar lebih dulu melantik PPS. “Kami juga tidak melakukan penundaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, karena di Denpasar memang tidak ada calon perseorangan,” urainya.
Di kesempatan terpisah, Semara Cipta juga menegaskan tidak masalah jika anggaran Pilkada Badung harus digeser untuk menangani wabah Covid-19. Apalagi posisi KPU hanyalah pelaksana amanah undang-undang. Khusus Pilkada Serentak 2020 ini, KPU kabupaten/kota merupakan eksekutor regulasi. “Kalau anggarannya mau digeser ya kami baik-baik saja,” katanya kalem. hen
