DENPASAR – Sempat bergelora di awal, laju proses kandidasi di Partai Golkar Denpasar melalui mekanisme survei oleh lembaga kredibel, agak tersendat belakangan. Adanya tahapan simulasi pasangan calon menjadi fokus sebelum hasilnya dilansir. Dan, itu artinya hasil survei yang dilakukan tanpa izin DPP Partai Golkar tidak diakui, karena dianggap ilegal.
Ketua DPD Partai Golkar Denpasar, I Wayan Mariyana Wandira, Selasa (4/8/2020) mengatakan, sebagai pengguna dalam pilkada, sejauh ini dia masih menanti hasil survei kandidat oleh lembaga yang disediakan dan dipercaya DPP. Meski sempat berjanji hasilnya akan diumumkan selambatnya akhir Juli atau awal Agustus, dia berkata sampai kini belum mendapat kabar apapun dari Jakarta. “Nama-namanya tetap sama, tapi hasilnya yang belum keluar. Sabar dulu,” ujar Wakil Ketua DPRD Denpasar tersebut.
Lebih jauh disampaikan, turunnya rekomendasi bergantung hasil survei. Sebelum rekomendasi, ada tahap sanggahan dari DPD Golkar Denpasar terkait hasil survei. Sebab, DPD Golkar Denpasar yang dianggap paling paham kondisi di lapangan. “Walaupun ada hak menyanggah, tapi tetap kewenangan menentukan itu ada di DPP,” lugas mantan atlet silat itu.
Disinggung adanya hasil survei lembaga tertentu terkait bakal calon Agung Manik Danendra (AMD), Wandira tegas menyatakan tidak tahu-menahu. Kata dia, Golkar tidak pernah dilibatkan, tidak diberitahu, dan tidak mau tahu bagaimana dan apa hasilnya. Dia juga tidak mau komentar apakah itu bagian dari manuver AMD untuk menekan DPD Golkar atau tidak.
“Kalau soal apa itu manuver atau tidak, biar DPP yang menjawab. Kami di Denpasar hanya mengamati saja,” sambungnya.
Pertimbangan mengapa DPP yang survei, jelasnya, karena ingin hasil kredibel dari institusi independen. Dalam juklak dan peraturan organisasi, terangnya, calon yang direkomendasi mutlak berdasarkan hasil survei yang dijalankan DPP. Jika ada kandidat yang survei sendiri tanpa izin DPP, hasilnya tidak akan berpengaruh apapun. Ini mencegah agar tidak ada kandidat menyalahgunakan lembaga survei untuk kepentingan kandidasi pribadi.
“Jika bikin survei sendiri, bisa saja hasilnya mengunggulkan diri sendiri kan? Prinsipnya, bila serius bertarung dan menjaga kehormatan partai, mestinya tunggu saja hasil survei resmi partai. Jangan mengklaim hasil survei yang masih dipertanyakan independensi dan kredibilitasnya,” ungkap politisi asal Sanur itu.
Didesak apakah Golkar tersinggung dengan ada hasil survei ilegal seperti itu, Wandira tertawa. Bagi dia, sepatutnya lembaga survei menjaga amanah akademik dalam proses penelitiannya. Jika tidak jelas bagaimana sistematika penelitiannya di lapangan, tentu tidak berlebihan jika hasilnya kemudian dinilai tidak kredibel.
“Jadi pembanding dengan hasil DPP bisa saja, tapi kalua angkanya jauh tentu jadi pertanyaan nanti. Yang jelas hasilnya tidak pernah dilaporkan ke kami, jadi, ya, kami tidak tahu,” pungkasnya. hen
