FROM zero to hero, itulah perjalanan karir politik Gibran Rakabuming Raka. Dianggap “anak kemarin sore” setelah jadi Wali Kota Solo lewat dukungan PDIP, kini diusung menjadi cawapres oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto. Status sebagai anak Presiden Jokowi jadi pembeda kandidasi cawapres Prabowo, lawan politik Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP, kali ini.
Lalu apa yang dihebohkan dari Gibran masuk gelanggang Pilpres 2024? Pertama, tentu fasilitasi politik bapaknya. Karena Jokowi masih aktif menjabat Presiden, tentu besar potensi menggunakan otoritas guna memuluskan perjalanan sang anak. Bisa menekan penyelenggara teknis dan pengawas pemilu, menginstruksi aparat keamanan dan pemerintahan mobilisasi dukungan, atau trik kotor lainnya. Politik dinasti membuat potensi kecurangan sangat besar terjadi meski, menurut Jokowi, “dalam demokrasi semua pemilu hasilnya ditentukan oleh rakyat, bukan elite atau partai”.
Jika insinuasi ini dipakai menyerang Gibran, kubu Prabowo dan Anies akan mudah menjadikan itu sebagai amunisi untuk “mengeroyok” PDIP. Bukankah pada Pilpres 2019, yang dimenangi Jokowi-Maruf Amin, Jokowi masih Presiden aktif dan punya otoritas? Pun, Ganjar-Mahfud dapat diposisikan sebagai musuh bersama sekaligus dalang dari kampanye negatif kepada Gibran.
Menarik juga menyimak Gibran dalam acara “Rosi” di KOMPAS TV dua bulan lalu saat (dengan gaya kalem meski terlihat tegang) bilang “jika memang anak ingusan di dunia politik, manuvernya ya tidak usah dicemaskan”. Apalagi diserang dengan diksi merendahkan dari seniornya di PDIP. Alasannya, diksi itu bisa membuat anak muda trauma berpolitik, dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Kedua, berpeluang lebih besar menggaet suara kaum milenial dan generasi Z. Kita belajar dari kemenangan Bongbong Marcos, anak diktator Ferdinand Marcos yang digulingkan people power tahun 1986, dalam Pilpres Filipina tahun 2022. Ferdinand Marcos berkuasa 21 tahun, korupsi besar-besaran, dan aneka citra buruk melekat pada keluarga Marcos. Tetapi, ajaibnya, pada pemilu yang demokratis, rakyat Filipina ternyata memilih Bongbong Marcos.
Banyak analis sepakat kampanye masif dan efektif melalui media sosial (medsos) adalah satu faktor penentu kemenangannya. Saat masa kampanye, dosa-dosa Ferdinand Marcos diumbar, toh Bongbong tetap menang. Ini menyiratkan Bongbong memenangkan pertarungan di medsos ketika berhasil mengambil segmen pemilih muda, ditambah kemenangan di bilik suara.
Berdasarkan data KPU, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Sebanyak 66.822.389 atau 33,60 persen pemilih dari generasi milenial, atau sebutan untuk orang yang lahir pada 1980 hingga 1994. Pemilih generasi Z, mereka yang lahir mulai 1995 sampai 2000-an, sebanyak 46.800.161 atau sebanyak 22,85 persen dari total DPT. Total pemilih kelompok generasi milenial dan generasi Z berjumlah lebih dari 113 juta, atau 56,45 persen dari total pemilih.
Mengutip hasil riset Alvara Research Center tahun 2022, lembaga survei yang meneliti kebiasaan maupun perilaku generasi milenial dan Gen Z, 98,8 persen Gen Z di Indonesia terkoneksi dengan internet. Sebagian besar mengakses internet lebih dari 7 jam sehari, artinya hampir sepertiga hidupnya lekat dengan gawai. Kaum milenial condong tidak merasa perlu mempersoalkan masa lalu, yang penting bisa memberi harapan lebih baik di masa depan. Bicara atribut dan impresi yang disuka untuk mendulang suara pemilih muda, Gibran nyata selangkah di depan figur lain di Pilpres.
Ketiga, disadari atau tidak, Gibran seakan menjadi kanal bagi sebagian publik yang kesal melihat martabat Presiden Jokowi “direndahkan” di ruang publik. Bagaimana sikap Puan Maharani membuat vlog saat Jokowi menghadap Megawati, alih-alih menunjukkan sikap hormat, malah terkesan pamer bahwa ibunya lebih tinggi daripada Presiden. Pula gestur dan nada bicara Megawati kepada Jokowi saat acara internal PDIP, oleh banyak pihak, dinilai kurang menghormati.
Bagi internal PDIP, vlog Puan itu bisa saja dimaknai sebagai jalan guna menguatkan rasa percaya diri atas kepemimpinan dan kharisma Megawati. Namun, pada saat yang sama, video itu membuat pihak eksternal menafsirkan bahwa harga diri Presiden pilihan rakyat kurang dianggap oleh Megawati. Jangankan loyalis, bahkan pihak yang sebelumnya kencang mengkritik Jokowi jadi ikut terenyuh melihat peristiwa itu.
Menggiurkannya hasil survei akseptabilitas Gibran meski ada narasi politik dinasti, menandakan publik masih mudah simpati dan membela yang terlihat dizalimi. Dengan alasan sama, manuver Jokowi yang menjauh dari PDIP dan condong ke Prabowo, justru banyak membenarkan dengan pelbagai narasi.
Soal apakah Gibran dan Jokowi mengkhianati PDIP setelah berdarah-darah diperjuangkan mendapat jabatan lewat pemilu, jawabnya bergantung pemahaman konteks dan sudut pandang kita. Lagipula, selain soal kepentingan, politik adalah seni segala kemungkinan seperti diutarakan Otto Von Bismarck. Moral dan kekuasaan adalah dua entitas berbeda dunia, dan perjalanan republik kita ini juga disesaki kisah serupa.
Didukung kuat tentara diorkestrasi KSAD Jenderal Nasution untuk menjalankan konsep Demokrasi Terpimpin tahun 1959, Presiden Soekarno malah mempreteli Nasution dari jalur komando pasukan dengan dijadikan Menko Hankam/KSAB tahun 1962. Tahun 1966, Nasution menjadi Ketua MPRS dan ikut menolak pidato pertanggungjawaban Soekarno, yang kemudian lengser dari jabatan Presiden pada 20 Februari 1967. Apakah itu berarti Bung Karno dan Nasution pernah saling mengkhianati? Silakan menilai sendiri.
Mantan Perdana Menteri Indonesia, Sutan Syahrir, pernah berkata orang Indonesia suka meromantisasi politik. Bagi Syahrir yang pernah kuliah di Belanda yang menganut sistem parlementer, politik adalah seni soal pertarungan berebut kemenangan. Tidak perlu memakai instrumen personal, apalagi sampai bermusuhan. Don’t hate the player, hate the game, begitu kata Will Smith dalam film “Bad Boys”.
Lagipula, sekuat apa pun dukungan penguasa kepada Gibran, wasitnya tetap rakyat di bilik suara. Ini bukan era Orde Baru yang media dikontrol penguasa, jadi siapa bisa memenangkan suara rakyat, mereka melenggang ke Istana. Jadi, lebih keraslah berjuang merebut hati dan suara rakyat. Gus Hendra
