Gerindra Badung Bulat Usung Diatmika-Muntra, Golkar Yakin KRBB Tidak Retak

KETUT Sugiana. Foto: surnantama
SEKRETARIS DPC Gerindra Badung, Ketut Sugiana. Foto: surnantama

MANGUPURA­­­- Gerindra Badung makin serius untuk bulat memenangkan paket IGN Agung Diatmika-I Wayan Muntra (Diatmika-Muntra) yang akan final diusung Koalisi Rakyat Badung Bangkit (KRBB).

Gerindra tidak akan setengah-setengah menyalurkan dukungan, karena menilai pengelolaan pemerintahan Badung saat ini belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Sementara Partai Golkar Bali menegaskan partai mitra di KRBB masih solid, dan tinggal menanti rekomendasi.

Bacaan Lainnya

Sekretaris DPC Partai Gerindra Badung, I Ketut Sugiana, Senin (10/8/2020), mengatakan, di era kepemimpinan Giriasa ada catatan pengelolaan sistem keuangan kurang baik. Untuk itu, sebutnya, KRBB ingin memunculkan sosok yang bisa membuat perubahan lebih baik di Badung, terutama dari segi tata kelola keuangan yang lebih transparan. “Kami tidak ada keraguan mendukung Diatmika-Muntra pada pilkada nanti, demi menjadikan Kabupaten Badung sehat keuangannya,” seru Sugiana.

Lebih jauh diutarakan, Gerindra tidak menerima kondisi pandemi Covid-19 dijadikan tameng oleh Pemkab Badung untuk penganggaran persediaan likuiditas. Alasannya, sebelum pandemi sudah terlihat pengelolaan pemerintahan, khususnya sumber daya aparatur, yang tidak begitu efektif.

Selain itu, sambungnya, pengelolaan dari segi keuangan tidak berjalan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang dimaksud yakni pengelolaan keuangan daerah ada asas umum, di mana harus efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Dia menilai  selama ini penyelenggaraan APBD belum pernah mencapai target normatif, sesuai dengan tingkat pertumbuhan pendapatan.

Baca juga :  Waduh! Bali Tambah 182 Orang Positif Covid-19 dalam Dua Hari Beruntun

Tahun 2017, sebutnya, target tidak tercapai, dan itu otomatis membuat pos-pos anggaran dan belanja dapat terganggu. Tahun 2018, ujarnya, terjadi kekurangan bayar daripada kewajiban jangka pendek. “Ekuitas APBD dari tahun ke tahun untuk belanja modal terlihat sangat kecil, sehingga penambahan aset pun sangat kecil. Bahkan neraca dana deposito tidak ada lagi,” ungkapnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, menyebut paket Diatmika-Muntra masih dalam proses untuk rekomendasi. Dia menyatakan itu sebagai tanggapan adanya “kemungkinan” DPD Gerindra Bali belum bulat mengusung paket penantang petahana itu. “Masih berproses (di Gerindra), sama dengan di Golkar. Kalau untuk di Gerindra nanti saya cek dan koordinasikan,” jawabnya.

Menurutnya, dari info yang diperoleh, DPD Gerindra Bali menyerahkan kebijakan tentang paslon yang didukung kepada kebijakan struktur partai di kabupaten/kota. Bahwa yang menentukan tetap di DPP, ulasnya, usulannya tetap dari kabupaten/kota ke provinsi, dari dari provinsi ke DPP. “Yang jelas koalisi kami masih solid dong,” tutup Wakil Ketua DPRD Bali tersebut. nan/hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.