Gema Siwa Puja untuk “Melebur” Hal Buruk Saat Pemilu

  • Whatsapp
KETUA Bawaslu Bali, Ketut Ariyani (dua kanan depan) bersama perwakilan undangan membunyikan damaru sebagai tanda diluncurkan program Gema Siwa Puja, Jumat (10/9/2021). Foto: hen
KETUA Bawaslu Bali, Ketut Ariyani (dua kanan depan) bersama perwakilan undangan membunyikan damaru sebagai tanda diluncurkan program Gema Siwa Puja, Jumat (10/9/2021). Foto: hen

GIANYAR – Penggunaan istilah Gema Siwa Puja sebagai akronim dari Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu dan Jaga Pilkada, bukan tanpa pertimbangan spesifik. Siwa dalam tradisi Hindu sebagai Dewa pelebur sesuatu yang tidak layak.

“Dengan gerakan ini, kita harap semua ikut menggemakan melebur hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi saat Pemilu dan Pilkada (2024),” terang Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, dalam sambutan saat sosialisasi dan peluncuran program Gema Siwa Puja di Gianyar, Jumat (10/9/2021).

Bacaan Lainnya

Selain sosialisasi dan peluncuran, pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bawaslu Bali dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Menurut Ariyani, perjanjian kerjasama antara Bawaslu Bali dengan MDA Provinsi Bali itu akan dijalankan juga di jajaran kabupaten/kota di seluruh Bali. Dia memastikan jajaran pengawas melaksanakan program Bawaslu Bali, dan dia juga berharap MDA Bali juga menjalankan kegiatan yang sama ke depan.

“Saya harap jalinan kerjasama ini dapat memperkuat hubungan dua lembaga, dan pemilu dan pilkada berlangsung luber, jurdil, aman dan damai,” ucap satu-satunya perempuan komisioner di Bawaslu Bali tersebut.

Baca juga :  Bawaslu Nilai Politik Uang Rentan Terjadi Saat Pandemi Corona

Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, menambahkan, lembaganya dengan semua jajaran di Bali makin dipercaya dan dibutuhkan untuk selalu diajak bersama membangun bangsa dan negara. Jika ingin program yang butuh partisipasi warga adat, sejak zaman kerajaan dulu sampai sekarang selalu mengikutsertakan desa adat. Hal ini berkonsekuensi dengan makin banyaknya tugas dan kewajiban desa adat.

“Kita makin sibuk tapi bahagia, karena ada saat dibutuhkan dan bermanfaat untuk Bali, di situ tujuan hidup. Memilih itu hak, tapi secara moral kami imbau bagi krama adat untuk menggunakan hak pilihnya. Saya mengajak memilih sebagai kewajiban moral, karena pilkada dan pemilu sangat penting dan strategis. Salah memilih, yang jadi korban itu Bali,” pesannya.

Memilih yang hanya lima menit, sebutnya, bisa berdampak selama lima tahun. Dan, dampaknya termasuk terhadap kepentingan keagamaan dan adat di Bali. Agar tidak terjadi persoalan sosial akibat pemilu, dia mengajak semua pihak tidak memakai isu SARA dan kampanye hitam untuk berkontestasi.

Sebelumnya, dalam video sosialisasi, para komisioner Bawaslu Bali menguraikan pentingnya kerjasama antara adat dan semua masyarakat untuk ikut bersama mengawasi secara partisipatif. Dengan demikian, publik mendapat pemimpin yang berkualitas di Bali. “Gema Siwa Puja ini implementasi pengawasan partisipatif betul-betul terlaksana, dan kami harap mendapat pemilu yang prosedural dan substansial. Libatkan adat secara aktif mengawasi pada 2024. Kita berharap berjalan baik dalam mewujudkan pemilu bermartabat, berintegritas, dan berkeadilan,” cetus Kordiv Pelanggaran, I Wayan Wirka, dalam tayangan video.

Baca juga :  Selly Mantra Ingatkan Peran Orang Tua Tingkatkan Imun Anak di Masa Pandemi

Selain komisioner Bawaslu Bali, hadir juga dalam kegiatan itu ketua dan anggota Bawaslu kabupaten/kota seluruh Bali, Petajuh dan Pengurus MDA Provinsi Bali, I Made Wena, serta pengurus MDA kabupaten/kota seluruh Bali. Pada akhir acara, perwakilan undangan membunyikan damaru bersama sebagai penanda Gema Siwa Puja diluncurkan secara resmi. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.