MATARAM – Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di NTB resmi ditandatangani, Kamis (19/1/2023). Dengan adanya RIP diharap akan memudahkan pengembangan kawasan pelabuhan yang kewenangannya berada di bawah Pemprov NTB itu.
“Kalau kita sudah punya RIP, punya masterplan, akan sangat mudah mengembangkan suatu kawasan,” ujar Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, usai menandatangani RIP Kayangan-Poto Tano di kantor Dishub NTB, Kamis (19/1/2023).
Menurut Rohmi, Provinsi NTB dikenal sebagai daerah yang sangat subur, serta menjadi tujuan wisata dunia saat ini. Karena itu, keharusan bagi semua untuk betul-betul menjadi pelayan konsumen yang baik bagi para tamu yang datang.
“Bukan semata-mata berbicara infrastruktur, tapi yang terpenting adalah fasilitas yang bagus harus didukung dengan perawatan yang bertanggung jawab, supaya menjadi fasilitas yang dapat melayani masyarakat NTB,” pesannya.
Dia mengapresiasi langkah pengelola pelabuhan, mulai ASDP hingga jajaran Dishub NTB, yang mulai melakukan penataan dan perbaikan wajah pelabuhan hingga kini. Dia berharap penataan bisa selesai sebelum Oktober 2023 sesuai jadwal akan diresmikan.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu M. Faozal, menambahkan, RIP yang ada saat ini merupakan produk bersama Dinas Perhubungan dan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP). “Sudah lama sekali kami berkeinginan menghadirkan RIP di Kayangan-Poto Tano yang memang regulasinya berada di Pemprov NTB, untuk menghubungkan antar kabupaten di satu Provinsi,” terangnya.
Dengan adanya RIP, sambungnya, PT ASDP mulai melakukan aktivitas di pelabuhan. Untuk tahun ini ditarget pembangunan ruang tunggu dan space foodcourt bisa lebih awal selesainya. Saat ini juga tidak boleh lagi ada yang buang sampah ke laut, sudah diproses Pergub untuk itu dengan yustisi ringan bagi masyarakat dan kru kapal yang buang sampah ke laut.
Terkait kapal baru yang diresmikan di Lembar-Padangbai, dia berujar merupakan kapal buatan Indonesia dengan kapasitas penumpang 540 orang dan mobil logistik 28 unit.
Terpisah, GM PT ASDP Kayangan, Masagus Hamdani, berkata rencana pengembangan Pelabuhan Kayangan-Poto Tano melalui RIP diperlukan, agar pengembangannya tidak berbenturan dengan Pemkab Lotim dan Sumbawa Barat.
“Setelah terpenuhinya rekomendasi dari Bupati Sumbawa Barat dan Lotim serta Lingkungan Hidup, maka terpenuhi penyusunan RIP yang akan menjadi landasan menetapkan SK Gubernur,” urainya menandaskan. rul
