Gagal Realisasikan Tiga Pemekaran Wilayah, Nurdin Kritik Kinerja DPD RI Dapil NTB

POLITISI senior PPP NTB, Nurdin Ranggabarani. Foto: ist

MATARAM – Politisi senior PPP NTB, Nurdin Ranggabarani, mengkritik kinerja empat anggota DPD RI Dapil NTB yang dirasa tidak mampu menyuarakan aspirasi masyarakat NTB di pentas nasional.

Mantan anggota DPRD NTB itu menyebut ada tiga aspirasi pemekaran wilayah yang sejak lama disuarakan warga NTB, tapi hingga kini tidak dapat diwujudkan. Padahal pemekaran wilayah itu dilihat sangat mendesak untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Ketimbang tiga provinsi di Papua yang disetujui dan ditetapkan menjadi provinsi baru-baru ini, aspirasi pemekaran wilayah Kota Samawa Rea di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Selatan (KLS) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), sudah lebih dahulu masuk, itu lama diajukan. Jika belum ada tanggapan atau progres, itu artinya empat DPD yang kita punya enggak berjalan menyuarakan kewenangan mereka,” tuding Nurdin, Minggu (1/1/2023).

Melihat “lemahnya” kinerja DPD RI saat ini, Nurdin mengaku perlu turun tangan menjadi bakal calon DPD RI pada Pemilu 2024. Dia mengklaim terpanggil untuk bisa berbuat lebih banyak bagi rakyat NTB. Alasannya, DPD RI memiliki peran strategis bagi kemajuan daerah, karena merupakan sebagai lembaga penyeimbang dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan daerah di kancah nasional.

Baca juga :  Solar Langka di Karangasem, Kendaraan Antre di SPBU

“Sesuai amanatnya, fungsi DPD RI sebagai penyeimbang suara Provinsi NTB di tataran nasional. Tapi empat DPD yang ada belum terlihat nyata apa yang sudah mereka lakukan,” kritiknya tajam.

Saat pengumuman oleh KPU NTB terkait kesesuaian pemenuhan jumlah syarat sebaran dukungan dan KTP, Nurdin bersama bakal calon DPD RI lainnya dinyatakan lolos. Nurdin mengumpulkan sebanyak 3.535 KTP yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di NTB. Dia memastikan akan banyak yang bisa dilakukan untuk mewujudkan fungsi keseimbangan yang dimiliki DPD RI.

Salah satunya pertambangan kelas dunia di NTB, PT Amman Mineral, yang hingga kini belum mampu menyejahterakan warga lingkar tambang. “Termasuk soal perimbangan keuangan daerah yang juga belum memiliki kalkulasi perhitungan yang terukur dan rinci. Makanya hasil tambang dan potensi kekayaan sumber daya alam di satu daerah belum dirasakan dampaknya secara optimal bagi rakyat,” tandas Nurdin. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.