PDIP, partai tua dan berkuasa di Bali, sekecil apa pun dinamika internal niscaya memberi efek besar. Sebatas isu dicoretnya sejumlah caleg dari DPC PDIP Badung oleh DPP, hebohnya meledak di media, terutama media sosial (medsos). Lagi-lagi, warta ini ibarat bensin menyiram rivalitas kubu Giri Prasta dan Wayan Koster. I Bagus Alit Sucipta (Gus Bota), Yunita Oktarini dan Wayan Regep dilabeli loyalis Giri, dan isu lenyapnya nama mereka digiring ke tuduhan ada campur tangan Koster.
Memakai istilah loyalis Giri dalam narasi berita dan postingan medsos, disengaja atau tidak, justru “mengipasi” kubu Giri dan Koster. Sayang, pertengkaran kedua pendukung tidak substantif, cuma ingin terlihat heroik saja membela tuannya. Di akun grup Suara Badung misalnya, ada kubu K*S G*r*s K**is yang isinya dominan menyerang kubu Giri, dan sebaliknya akun Gl**al B**i De***a yang isinya menyerang kubu Koster.
Terlepas apa peristiwa di balik layar, turbulensi gegara pencoretan tiga nama dari Badung itu bisa dimaknai tiga hal.
Pertama, Koster menjenguk Giri yang sakit ternyata belum mampu mendinginkan kegaduhan kedua pendukung. Sekitar lima tahun biasa bertengkar, hal kecil pun diributkan. Ketika DPC Badung mengaku tiada komunikasi dari DPD PDIP soal perubahan caleg, baik nama maupun dapilnya, juga terlihat masih ada kebuntuan komunikasi.
Opini liar di luar, termasuk beredar di partai lain, pencoretan itu sebagai strategi mereduksi kekuatan Giri. Kalaulah itu benar, pertanyaannya, siapa ingin menggergaji kekuatan Giri? Adagium politik “musuh dari musuhku adalah temanku” juga berlaku di Badung. Adanya sejumlah anggota Fraksi PDIP Badung yang menemui Koster di Jaya Sabha akhir tahun 2022 lalu, nyata menunjukkan Giri ada resistensi dalam mengontrol DPC PDIP Badung. Intinya, sangat tidak fair dan berlebihan selalu menyeret dan mengkambinghitamkan Koster bila terjadi keributan di Badung.
Kedua, PDIP mengirim pesan tegas tidak ada yang melebihi kebesaran partai, tidak penting seberapa besar kekuatan elektoral kader. Minusnya, tidak ada, minimal belum, penjelasan konkret alasan pencoretan rentan mengaduk-aduk waswas kader. Apalagi jika mereka tidak dekat dengan elite. Rekam jejak kader membesarkan partai sekejap bisa lenyap tak berbekas ketika ada elite sekadar tidak suka saja.
Dalam konteks ini, partai tidak sepatutnya berlindung di balik alasan bahwa dinamika internal adalah rahasia partai. Sebab, partai yang punya kursi di parlemen mendapat bantuan keuangan parpol, dengan memakai anggaran negara. Jadi, publik
Ketiga, terjadi anomali dari sejarah panjang PDI sampai menjadi PDIP dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum, yakni taat konstitusi. Dikerjain penguasa Orde Baru sejak 1993 sampai berujung Kongres Medan tahun 1996, Megawati tidak diam. Dia melawan memakai jalan konstitusional. Mega mengajarkan sepahit apa pun, jika konstitusi menggariskan demikian, itulah yang diterima dan dijalani. Mencoret calon petahana dari pencalegan tanpa klarifikasi, sulit diterima sebagai sikap berlandaskan konstitusional partai.
Mengutip Prananda Prabowo dalam pengantar buku “Megawati Dalam Catatan Wartawan: Bukan Media Darling Biasa”, tugas politisi selain merebut kekuasaan, adalah mengorganisasi rakyat, membangunkan rakyat onbewust (tidak sadar) menjadi bewust (sadar). Jadi, rakyat sadar tanggung jawabnya, sehingga mampu menyampaikan opini sekaligus mendorong kita semua agar taat konstitusi.
Membincang kegaduhan ini, sejumlah kader senior menuturkan kegalauan potensi ledakan bom waktu konflik internal. Apalagi PDIP mencanangkan hattrick kemenangan dalam Pemilu Pilkada Serentak 2024. “Saya malu masalah ini jadi konsumsi publik. Dulu kami berjuang waktu ditindas pemerintah, tapi suasana asyik. Sekarang giliran berkuasa, kok malah bertengkar?” keluh mereka.
Kembali ke topik lenyapnya nama caleg dari Badung, jika mereka direhabilitasi, secara tidak langsung DPP menjalankan tiga hal sekaligus. Pertama, mereduksi perang opini fans Giri dan Koster. Ketika ingin merawat soliditas partai di tahun politik, tentu bebal namanya membiarkan diumbarnya rahasia internal oleh pendukung yang gelap mata di ruang publik atau medsos.
Kedua, mengunci loyalitas kader potensial Badung, terutama Gus Bota berikut gerbong pendukungnya. Kontroversi pencalegan caleg Gus Bota niscaya “digoreng” partai lain untuk mempreteli PDIP. Perolehan suara 111 ribu lebih dengan pemilih 300 ribuan, terlepas di dalamnya ada atau besar faktor Giri Prasta, terlalu seksi untuk dianggap sepi. Pula kepercayaan partai memberi the second chance bisa digunakan sebagai alat penekan kesetiaan dan kerja keras Gus Bota.
Ketiga, jalan kompromi dapat menepis sindiran partai kehilangan makna huruf “D” dalam “PDIP” yakni Demokrasi. Nyaris tidak mungkin Gus Bota berani melawan frontal, tapi bukan berarti dia tidak akan mengimitasi sikap konstitusional Megawati. AD/ART partai bisa dipakai wahana mempertanyakan pertimbangan pencoretan namanya. Memberi kesempatan kader klarifikasi saja sudah jadi bukti demokrasi, yang memberi ruang perbedaan pandangan, tetap lestari di partai.
Di sisi lain, andai PDIP kembali menggunakan tenaganya, Gus Bota seyogianya memakai momentum itu guna membuktikan layak tetap diberi penugasan. Tinggal kerja keras dan memastikan perolehan suaranya lebih besar, minimal sama, dengan Pemilu 2019. Hanya dengan itu dia bisa menyatakan ke publik batalnya pencoretan memang karena partai melihat lebih jernih potensinya, bukan semata-mata akibat belas kasihan atau lobi politik belaka. Dus, pengalaman ini jadi titik ungkit kedewasaan berpolitik semua kader bahwa peristiwa serupa bisa terjadi kapan saja, dan menimpa siapa saja.
Dalam palagan politik, politisi hanya perang-perangan, tapi matinya betulan. Manai Sophiaan, loyalis Bung Karno, menulis buku berjudul “Kehormatan bagi yang Berhak”. Di buku ini dia merehabilitasi nama baik Bung Karno, dan menegaskan Bapak Bangsa sekaligus Bapak Ideologi PDIP itu tak pernah terlibat G30S/PKI. Dalam batas tertentu, bila pencoretan caleg tanpa pertimbangan dan komunikasi jernih itu dipulihkan, maka mereka menduplikasi situasi “kehormatan bagi yang berhak”. Gus Hendra
