POSMERDEKA.COM, TABANAN – Kapolda Bali Irjen Ida Bagus Kade Putra Narendra dalam kunjungan kerja dan FGD (Focus Group Discussion) di Polres Tabanan, Senin (20/11/2023), menekankan tentang kesiapan pengamanan Pemilu 2023-2024. “Terkait potensi konflik dan kerawanan yang pernah ada di Kabupaten Tabanan, jangan sampai terjadi lagi pada Pemilu 2024. Cari solusi pemecahan atau problem solving,” tegasnya.
Sebelumnya, Kapolres Tabanan, AKBP Leo Dedy Defretes, dalam paparannya menyebutkan terkait kerawanan pada tiap tahapan pemilu, yang meliputi tahap pendaftaran/penetapan legislatif dan capres/cawapres, tahap kampanye, masa tenang, tahap pemungutan suara, rekapitulasi suara, dan tahap pelantikan hasil pileg dan pilpres. “Terkait kesiapan pengamanan Pemilu 2024, meliputi data TPS dan DPT, Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Tabanan, data logistik pemilu yang sudah tiba di Gudang KPU, dan data personel yang dilibatkan dalam tahapan Pemilu 2024,” ungkapnya.
Dalam FGD yang dihadiri Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Forkopimda Tabanan, KPU dan Bawaslu Tabanan, serta undangan lainnya, Irjen Putra Narendra menyebutkan misi-visi untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. “Terkait potensi konflik dan kerawanan yang pernah ada di Kabupaten Tabanan jangan sampai terjadi lagi pada saat Pemilu 2024. Cari solusi pemecahan atau problem solving,” tegasnya, lagi.
Dia mencontohkan dari Polri ada bhabinkamtibmas, dari TNI ada babinsa, dan dari pemda ada Sipandu Beradat, yang secara preemtif dan preventif dapat jadi problem solving atau cooling system. “Itulah salah satu cara untuk menjaga stabilitas keamanan agar tetap kondusif. Saat ini ada pula polisi banjar, yang sangat dekat dengan masyarakat, dan itu bisa juga jadi cooling system untuk menjaga situasi masyarakat agar tetap kondusif,” ujarnya.
Dikatakan pula bahwa Polri dalam bertugas, apabila melakukan pelanggaran, ada tiga sanksi yang menanti di depan, yaitu sanksi pidana, sanksi disiplin, dan sanksi kode etik. “Begitu pula kalau ada pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dalam masa Pemilu 2023-2024. Hal itu bertujuan agar tidak ada pelanggaran, dan bagaimana Polri menjaga netralitas dalam pemilu,” ujar Putra Narendra.
Kepada Kapolres Tabanan, Kapolda Bali itu juga menekankan agar benar-benar menjaga gudang KPU, menjaga keamanan gudang KPU terkait kerawanan bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. “Logistik di gudang KPU sangat rawan, bisa jadi rusak. Berikan atensi ekstra terhadap gudang KPU, agar tidak ada intervensi atau gangguan dari siapapun dengan logistik di gudang KPU,” tegasnya.
Sebelum mengakhiri acara diskusi tersebut, Kapolda kembali mengingatkan kepada seluruh personel Polri agar tetap menjaga komitmen netralitas dalam pelaksanaan tugas. Jangan terlibat dalam kegiatan politik yang dapat menurunkan kredibilitas dan citra Polri. “Humas agar lebih mengintensifkan kegiatan viralisasi dan aplikasikan kegiatan yang dilaksanakan selama Operasi Mantap Brata Agung 2023-2024,” tandasnya. gap
