DPRD Terima LKPJ Bupati Bangli dengan Catatan, Legislator Keluhkan Hak Penganggaran Dipersempit

RAPAT gabungan komisi DPRD Bangli terkait LKPJ Bupati di Ruang Rapat Bersama Sekretariat DPRD Bangli di Kelurahan Kubu, Bangli, Kamis (21/4/2022). Foto: ist

BANGLI – DPRD Bangli menyatakan sepakat menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangli atas pelaksanaan APBD Bangli tahun 2021. Hanya, sejumlah catatan tetap akan diberikan supaya pembahasan APBD Bangli ke depan bisa dilakukan lebih maksimal.

Hal itu terungkap dalam rapat gabungan komisi DPRD Bangli terkait LKPJ Bupati di Ruang Rapat Bersama Sekretariat DPRD Bangli di Kelurahan Kubu, Bangli, Kamis (21/4/2022). Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika; didampingi dua wakil ketua, Nyoman Budiada dan Komang Carles.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan itu anggota DPRD, Nengah Darsana, berkata LKPJ karena tidak menghasilkan peraturan daerah, maka Dewan hanya bisa memberi catatan terkait proses dan mekanisme. Baik itu secara administratif maupun secara faktual pelaksanaan APBD Bangli tahun 2021.

“Terkait proses administrasi sudah kita lalui bersama, dan saat ini sudah mendapat pemeriksaan BPK. Karena itu, benar salahnya akan lebih detail akan dijelaskan hasil dari rekomendasi BPK,” ujarnya.

Namun, beberapa hal dalam proses faktual, terlihat APBD 2021 terjadi perubahan fenomenal dibandingkan proses APBD sebelumnya.

“Memang kita sadari bahwa tahun 2021 terjadi peralihan Bupati Bangli. Bupati lama mungkin sudah merancang postur anggaran menjadi APBD bersama kita di DPRD, tapi setelah dilantiknya Bupati baru, terjadi perubahan postur APBD yang sangat fenomenal,” katanya.

Baca juga :  PDIP Gembleng Kapasitas Teknis Saksi di Pilkada

Yang paling mencolok, kata Darsana, adalah saat pembahasan APBD Perubahan 2021. Dia menilai sangat sedikit ruang bagi DPRD untuk turut masuk terkait bagaimana akan melakukan pola pembangunan sesuai misi-visi Bupati.

Terjadi pergeseran anggaran begitu besar saat itu. DPRD yang mempunyai hak budgeting atau anggaran sangat sedikit diberi peran terkait pembahasan perubahan APBD.

Untuk itu, dia berharap internal DPRD lebih fokus dan benar-benar menggunakan hak anggaran. Eksekutif juga diharap benar-benar memberi ruang dan waktu kepada DPRD untuk bisa membedah isi APBD, sehingga isi dari postur APBD yang dihasilkan benar-benar menjadi harapan masyarakat luas.

“Selama ini mungkin sering kita lalai bersama secara kelembagaan, kadang-kadang kita menertawai diri kita sendiri. Yang menjadi aneh itu, kadang-kadang kita sendiri pun tidak tahu ada anggaran seperti itu. Padahal kita sendiri yang membahas tapi tidak tahu, apalagi rakyat. Ini menjadi sebuah koreksi internal kita bersama, untuk kita jadikan bagaimana ke eksternal nanti dalam pembahasan APBD mendatang. Ini yang saya rasakan dalam proses-proses APBD tahun 2021 sebelumnya,” urainya lantang.

Pernyataan senada disampaikan anggota lainnya, Jro Gede Tindih. Kata dia, kedudukan DPRD Bangli sederajat dengan Kepala Daerah. Semua program adalah kinerja dari Pemkab bersama DPRD. “Apa pun program daerah, selesainya harusnya di tempat ini (DPRD),” tegasnya.

Suastika yang ditemui usai rapat menyimpulkan, realisasi pendapatan daerah dalam situasi Covid-19 saat itu sudah bisa bertahan. Ada pendapatan daerah di beberapa sektor meningkat, ada juga penurunan.

Baca juga :  Prioritaskan Lokal Garap Program Padat Karya, Upah Minimal Setara UMR

Tapi karena situasi Covid dipahami oleh parlemen, DPRD tidak memberi catatan-catatan terkait dengan pendapatan itu. “LKPJ Bupati diterima karena situasi Covid-19,” ungkapnya.

Menyikapi persoalan di internal DPRD, dia mengaku akan segera rapat koordinasi dengan semua fraksi dan para ketua-komisi. Fokusnya meningkatkan intensitas melakukan tugas dan fungsibudgeting, pengawasan dan legislasi.

Sekretaris DPRD Bangli, Nasrudin, menambahkan, DPRD Bangli akan tetap memberi rekomendasi dengan catatan. Salah satunya, eksekutif diharap tepat waktu dalam pengajuan rancangan APBD, sehingga jadwal pembahasan bisa lebih matang, tidak grasa-grusu.

“Waktunya kan sangat terbatas untuk membahas, itu yang akan direkomendasi. Supaya untuk pengajuan jadwal pembahasan RAPBD, KUA/PPAS harus tepat waktu dari eksekutif. Sekarang akan disusun dan dirumuskan. Pokoknya sebelum satu bulan setelah 31 Maret penyampaian, berarti tanggal 30 April sudah siap,” pungkasnya. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.