POSMERDEKA.COM, KLUNGKUNG – DPRD Klungkung diketuai AA Gde Anom bersama seluruh anggota dan Pemkab Klungkung melalui Bupati Nyoman Suwirta menyepakati postur APBD dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Selasa (19/9/2023).
Kesepakatan dihasilkan pada rapat paripurna di Ruang Rapat Sabha Nawa Natya. Suwirta menjelaskan Pendapatan Daerah dirancang Rp1,39 triliun lebih, meningkat Rp190 miliar lebih atau 15,74 persen dari APBD Induk yang hanya Rp1,2 triliun lebih.
Belanja Daerah dirancang Rp1,45 triliun lebih, meningkat Rp62,7 miliar lebih atau 4,51 persen dari APBD Induk sebesar Rp1,39 triliun lebih. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yang di APBD Induk dianggarkan Rp183 miliar lebih, menurun Rp127 miliar lebih atau 69,52 persen menjadi Rp55 miliar lebih.
“Dalam perubahan KUA ini kita menyepakati asumsi-asumsi makro ekonomi yang jadi target perubahan APBD 2023, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi 4,5-5 persen, PDRB ADHB Rp9,224 triliun, PDRB Per Kapita ADHB Rp45,5 juta, inflasi 2,31 persen, Indeks Pembangunan Manusia 71,85, tingkat pengangguran terbuka 4,3-4,5 persen, tingkat kemiskinan 4- 4,5 persen, dan Gini Ratio 0,33-0,34,” paparnya.
Dalam Perubahan APBD ini, kata dia, Pendapatan daerah dirancang optimis melihat kondisi perekonomian Bali secara keseluruhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, total perekonomian Bali pada triwulan II-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp68,68 triliun. Jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tercatat Rp40,09 triliun.
BPS Provinsi Bali juga mencatat Ekonomi Bali selama periode triwulan II-2023 tumbuh sebesar 6,96 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan I-2023 (q-to-q). Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,6 persen.
Khusus di sektor pariwisata, BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara ke Bali pada bulan Juni tercatat 478.198 orang, naik 8,81 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 439.475 kunjungan.
Sejalan dengan data-data statistik tersebut, laporan realisasi APBD semester I, khususnya realisasi PAD yang terkait langsung dengan pariwisata seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, jauh melampaui target Anggaran Induk. Hal ini memberi optimisme dalam menentukan target PAD di Perubahan APBD ini.
Selain dari sisi PAD, di Perubahan APBD ini juga mendapat Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten Badung sebesar Rp72 miliar, dan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak Provinsi Bali. Peningkatan pendapatan daerah yang cukup optimis ini juga akibat didorong kebutuhan pembiayaan atas belanja daerah.
Kebutuhan pembiayaan atas kegiatan dalam APBD 2023 cukup besar, untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD yang tertunda akibat pandemi Covid-19.
Dalam APBD Induk, terangnya, pemenuhan atas pembiayaan selain dari pendapatan daerah, juga melalui rencana penerimaan Silpa. Namun, penerimaan Silpa yang direncanakan Rp183 miliar lebih hanya terealisasi Rp55 miliar rupiah. Maka dibutuhkan peningkatan pendapatan agar kegiatan yang direncanakan tetap dapat dianggarkan.
“Dengan disepakatinya Perubahan KUA dan PPAS ini, selanjutnya kami akan segera berproses menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, sekaligus Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,” tandas Suwirta. baw
