KARANGASEM – Rapat paripurna DPRD Karangasem dengan agenda penyampaian Laporan Gabungan Komisi terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 13/2021 tentang APBD Semesta Berencana 2022 digelar, Selasa (13/9/2022).
I Putu Suarjana mewakili gabungan komisi menyampaikan laporan tentang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Karangasem. Kata dia, pendapatan asli daerah tahun 2022 disepakati Rp253,884 miliar lebih.
Dewan juga sepakat melakukan pergeseran anggaran antarperangkat daerah, antarprogram, antarkegiatan dan antarsubkegiatan, serta penyesuaian rekening kegiatan dan belanja. Tujuannya agar perangkat daerah yang masih kurang anggaran dalam RAPBD 2022 bisa terfasilitasi dan bisa lebih optimal realisasi anggarannya.
Secara ringkas, dalam RAPBD 2022 pendapatan daerah sebesar Rp1,583 triliun lebih; belanja daerah Rp1,699 triliun lebih; penerimaan pembiayaan Rp118,188 miliar lebih; pengeluaran pembiayaan Rp2,5 miliar; pembiayaan netto Rp115,688 miliar lebih.
Fraksi PDIP menyetujui Ranperda yang dibahas untuk ditetapkan menjadi Perda dengan usul dan saran agar semua anggaran untuk kepentingan menyejahterakan masyarakat, Karangasem. Setiap pelaksanaan kegiatan harus mengacu peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi Nawa Satya Partai Nasdem juga setuju Ranperda ditetapkan menjadi Perda, dengan usul-saran agar pemerintah daerah jeli merancang program supaya betul–betul bisa terealisasi.
Selain itu sinergis antara rencana pembangunan fisik dan peningkatan SDM, sehingga tepat sasaran dan tepat guna dengan mengedepankan efisiensi, ekonomis dan prioritas. “Untuk memaksimalkan dan merealisasikan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, kami mendorong pemerintah terus berinovasi,” sebutnya.
Eksekutif didorong terus mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah untuk optimalisasi PAD, memperhatikan sarana prasarana dan jalan menuju sekolah-sekolah yang tidak layak, serta memaksimalkan RSUD untuk layanan kesehatan.
Selain setuju Ranperda ditetapkan menjadi Perda, Fraksi Partai Golkar mengingatkan Perubahan APBD merupakan tahapan sistem pengelolaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel, serta disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Perubahan APBD merupakan penyempurnaan APBD tahun berjalan, dengan mempertimbangkan pencapaian dari target dan realisasi belanja.
“Kesemuanya itu dilaksanakan serta menampung berbagai perubahan, baik di sisi pendapatan maupun belanja dan pembiayaan daerah, agar semua pihak dapat mengawal program pembangunan yang disusun bersama,” pintanya.
Menyatakan setuju Ranperda disahkan, Fraksi Gerindra memberi catatan dan berharap pemerintahan Dana-Dipa bisa berjalan humanis dan harmonis, sehingga tercipta Karangasem Era Baru yang sejahtera. Fraksi pula mengharap eksekutif terus mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah, untuk dapat meningkatkan realisasi pendapatan dari PAD.
Caranya dengan menggali potensi objek wisata di masing-masing kecamatan. Ini bisa dikembangkan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana, sehingga bisa ditarik retribusi. “Kesehatan serta pendidikan dinilai jadi kewajiban pemerintah untuk bisa meningkatkan pelayanan di kedua bidang itu,” tegasnya.
Fraksi Catur Warna Karangasem turut menerima dan menyetujui Ranperda ditetapkan menjadi Perda, dengan memberi sejumlah usul dan saran. Fraksi mengingatkan Perubahan APBD 2022 adalah bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pun sebagai upaya menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Oleh karena itu, prinsip-prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada semua lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah, yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat. Perlu ada pengawasan lebih maksimal di tiap-tiap kegiatan, agar tidak ada temuan oleh pihak auditor,” tandasnya. nad
