DPRD Jembrana Geram, Plt Kepala BKPSDM Tak Hadiri Rapat Kerja

  • Whatsapp
DEWAN Jembrana geram saat rapat kerja tanpa dihadiri Plt Kepala BKPSDM pada Selasa (14/12/2021). Foto: man

JEMBRANA – Amburadulnya kinerja Pemkab Jembrana dalam pengurangan tenaga kontrak membuat DPRD Jembrana geram. Mirisnya lagi, dalam rapat kerja, Selasa (14/12/2021), Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mangkir. Bahkan undangan rapat kerja ini sama sekali tidak ada respons dari Plt. BKPSDM Jembrana.

Ketua Komisi I DPRD Jembrana, Ida Bagus Susrama, mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan undangan rapat tersebut tidak direspons oleh Plt. Kepala BKPSDM Jembrana. Dalam rapat kerja ini rencananya membahas terkait dengan tes atau pemangkasan tenaga kontrak.

Bacaan Lainnya

Kalau memang ada pengurangan atau evaluasi, kata dia, sedikit tidaknya diutarakan sebelum rapat APBD. Akan tetapi, kalau seluruhnya dievaluasi apalagi ritme pemerintahan sudah berjalan dan sudah masuk ke dalam Perda APBD, ini tidak sesuai dengan usulkan.

“Saya heran dengan pejabat yang tidak paham administrasi, susah. Kalau tidak bisa ikut, Plt. Kepala BKPSDM seharunya ada informasi. Jangankan bilang akan diwakilkan, Whatsapp aja tidak ditanggapi. Kalau tidak bisa mengikuti rapat ini, seharusnya ada informasi,” kata Susrama dengan nada tinggi.

Menurut Susrama, meskipun harus ada pemangkasan tenaga kontrak, seharusnya dilakukan pembahasan sejak awal.

Baca juga :  Ayo Ramai-ramai Nyoblos ke TPS

“Pada prinsip kami dari DPRD agar ini dievaluasi lagi. Kalau terkait dengan pegawai kontrak yang tidak disiplin, kami dukung tidak diterima lagi. OPD yang tahu terkait hal ini dan yang mempekerjakan. Bukannya tiba-tiba ada tes tenaga kontrak tanpa mengikuti mekanisme bagaimana pengangkatan pegawai kontrak. Kok semua tiba-tiba tanpa proses??” ujarnya kesal.

Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutarmi. Ia sepakat penundaan evaluasi tenaga kontrak agar Pemkab Jembrana lebih kondusif. Menurutnya, waktu pengurangan tenaga kontrak tidak tepat di masa pandemi ini.

“Kami dari DPRD minta dengan hormat kepada Bapak Bupati. Saat ini pemangkasan tenaga kontrak timing-nya tidak tepat terlebih dalam masa pandemi. Rakyat sudah susah, terjadi evaluasi tanpa proses karena semua mendadak, apalagi sampai ada pengurangan,” ujarnya.

Hal ini perlu dilakukan jika mempertimbangkan visi misi Bupati Jembrana untuk terciptanya masyarakat Jembrana yang bahagia. Namun malah menjadi tidak bahagia ketika ada pemangkasan. “Intinya, bahagiakan di lingkungan internal dulu. Baru membahagiakan masyarakat,” tegas Sri Sutarmi.

Di sisi lain, Plt Kepala BKPSDM Jembrana, I Made Budiasa, yang juga Sekda Jembrana saat dikonfirmasi terkait ketidakhadirannya dalam rapat kerja tersebut, mengaku sedang berada di luar kota (Lumajang).

“Saya tidak bermaksud tidak menghormati institusi DPRD, akan tetapi kegitan ini sudah terjadwalkan sebelumnya yaitu penyerahan bantuan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang bersama Bupati Jembrana dan juga Wagub Bali. Surat undangan dari DPRD tertanggal 13 Desember 2021, sedangkan kami berangkat pada tanggal 12 Desember 2021 sore hari sudah berangkat. Jadinya, saya tidak bisa menghadiri undangan tersebut,” kilahnya. man

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.