POSMERDEKA.COM, GIANYAR – DPRD Gianyar melangsungkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi atas Raperda tentang APBD 2024 di Ruang Sidang DPRD Gianyar, Selasa (10/10/2023). Dari keempat fraksi yang menyampaikan pandangan, semua menyatakan setuju dan dilakukan pembahasan lebih lanjut RAPBD 2024.
Fraksi PDIP melalui juru bicara I Nyoman Kandel mengatakan, setelah mencermati Pengantar Nota Keuangan yang disampaikan, Fraksi PDIP optimis target akan dilampaui dengan mengintensifkan pungutan. Baik pungutan pajak daerah maupun retribusi daerah, penerapan pajak hotel dan restoran secara online, menekan terjadinya kebocoran pajak daerah, terutama di saat puncak kunjungan (peak season), dengan melaksanakan crash program serta meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.
Apalagi, sambungnya, Pemkab Gianyar melakukan pendataan kembali wajib pajak yang belum terdata agar didaftarkan sebagai pemilik NPWPD. Sebab, faktanya banyak vila, bungalow, penginapan, kos-kosan di atas 10 kamar yang belum terdata, dan mereka belum membayar pajak.
“Untuk restoran maupun rumah makan agar didata kembali, karena banyak ternyata rumah makan yang belum membayar pajak. Padahal pendapatan rumah makan mereka di atas pendapatan tidak kena pajak, dan mengaudit restoran maupun rumah makan yang membayar pajak tidak sesuai yang seharusnya mereka bayar,” sarannya.
Di samping itu, parkir dan air bawah tanah (ABT) juga dapat menjadi sumber PAD. Fraksi PDIP minta dilakukan pengawasan lebih intensif terkait transparansi pembayaran pajak parkir oleh masyarakat, maupun perusahaan yang memungut parkir dari lahan yang mereka miliki. Termasuk negosiasi kembali kerja sama pengelolaan parkir yang dikerjasamakan dengan kelompok masyarakat maupun desa adat.
“Retribusi parkir perlu mendata kembali potensi tempat parkir yang kita miliki, termasuk parkir di pasar-pasar, rumah sakit maupun tempat keramaian, objek wisata dan hiburan dengan sistem online, serta menggunakan gate (pintu). Jadi, pendapatan retribusi parkir ke depan bisa mencapai target,” lanjutnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti retribusi PAD yang belum optimal. “Khusus dari sisi PAD yang dipasang sebesar 1,669 triliun lebih, merupakan angka yang cukup realistis. Sebab, potensi pajak kabupaten cukup besar, sedangkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah akibat masih rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat,” kata I Made Togog sebagai pembaca PU Fraksi Golkar.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti sektor pertanian yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah dalam membangun pertanian yang tangguh, mandiri dan berkelanjutan guna mewujudkan keseimbangan perekonomian.
Menurut Fraksi Demokrat, PAD yang dipasang di RAPBD 2024 diharap dapat membiayai sektor prioritas yang lebih besar dibandingkan dengan proyeksi rencana belanja. Alasannya, membaiknya situasi kunjungan pariwisata ke Bali, khususnya Ubud, mulai ada peningkatan. “Kami mohon kepada Saudara Pj. Bupati Gianyar memperhatikan kondisi trotoar yang ada di objek pariwisata,” harap I Gede Sudiarta selaku juru bicara.
Fraksi Indonesia Raya yang disampaikan I Gusti Ngurah Kapidada mengatakan, berdasarkan dari semua paparan Bupati Gianyar yang dirangkum dalam pengantar Raperda APBD 2024, Fraksi Indonesia Raya dapat menerima materi Raperda APBD 2024 untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai tahapan yang disepakati.
Melalui sinergi ini, dia berharap suasana kebersamaan, sinergi dan sinkronisasi dalam pemahaman tentang pembangunan Gianyar dalam situasi tahun politik saat ini tetap terjalin dengan baik. adi
