POSMERDEKA.COM, BULELENG – Rancangan Pos Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD Buleleng tahun 2024 dinilai terlalu kecil. DPRD Buleleng pun mendorong agar dana BTT ditingkatkan untuk mengantisipasi adanya bencana alam. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng, I Nyoman Gede Wandira Adi, dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD Buleleng (TA) 2024, Selasa (24/10/2023).
Wandira mengatakan, dalam APBD 2024, dana BTT dirancang hanya Rp3,5 miliar lebih, atau sebesar 0,15 persen dari total APBD. Nilai tersebut menurut Wandira sangat kecil.
Menurutnya, dana BTT yang harus disiapkan masing-masing daerah sejatinya sebesar 10 persen dari total APBD sesuai amanat pemerintah pusat. Namun, Wandira mengaku dapat memaklumi, karena kondisi keuangan daerah yang terbatas.
Untuk itu, dia mendorong Pemkab Buleleng setidaknya dapat menyiapkan dana BTT sebesar 1 persen dari total APBD, atau sebesar Rp20 miliar. “Toh kalau sampai perubahan dananya tidak digunakan karena tidak ada bencana, nanti bisa digeser kembali. Bisa diposkan ke tempat lain,” ulasnya.
Dana BTT perlu ditingkatkan, imbuh Wandira, sebagai bentuk antisipasi terjadinya segala kemungkinan yang tidak bisa diperkirakan, salah satunya bencana alam. Apalagi Buleleng memiliki wilayah yang cukup luas dan rentan terjadi bencana alam. “Jadi, dana BTT dapat segera digunakan pemerintah untuk penanganan bencana, sehingga tidak membutuhkan waktu lama,” paparnya.
Selain itu, Wandira juga menyoroti sumber dana untuk pekerjaan proyek pemerintah. Dia mengaku menerima banyak keluhan dari kontraktor, karena pemerintah kerap terlambat dalam mentransfer biaya pengerjaan, sedangkan pembangunan sudah selesai dikerjakan.
Contohnya proyek yang selesai dikerjakan pada bulan Mei atau Juni, pembayaran baru dilakukan pada akhir Desember. “Ini jelas membuat para pengusaha yang tergolong menengah ke bawah akan kelabakan. Mudah-mudahan tahun depan tidak sampai terjadi di Buleleng,” pungkasnya. edy
