POSMERDEKA.COM, BANGLI – Rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap dua raperda, yakni Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, dan Raperda Pengarusutamaan Gender dilangsungkan DPRD Bangli, Selasa (21/11/2023).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD I Ketut Suastika, dengan dihadiri Wakil Bupati I Wayan Diar, dan pimpinan OPD di Pemkab Bangli.
Melalui juru bicara Ni Nengah Dwi Madya Yani, Fraksi Partai Demokrat sangat mendambakan serta mendukung pendidikan, kebahagiaan, kemerdekaan dan tumbuh kembang anak layak diperjuangkan.
Demokrat yakin semua orangtua berharap anak atau generasi penerus menjadi suputra, dan juga sangat setuju kesetaraan hak dan kewajiban laki dan perempuan, dengan tetap memperhatikan kodrat alamnya.
“Kami sangat setuju dan mendukung kedua raperda ini dibahas serta diputuskan sesuai ketentuan yang berlaku. Adanya residu permasalahan dan potensi yang belum tersentuh dalam isu gender, agar dilakukan upaya tepat, efektif, dan solutif oleh instansi terkait dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat,” ucapnya.
Fraksi Restorasi Hati Nurani mengingatkan pemerintah agar setelah lahirnya perda ini, nanti betul-betul disiapkan dan didukung anggaran yang cukup untuk menjamin tumbuh-kembang anak sebagai aset bangsa.
Pengajuan transfer data tentang Kabupaten Layak Anak dinilai merupakan upaya menjadikan Kabupaten Bangli sebagai rumah yang nyaman bagi anak-anak, untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Upaya ini harus didukung, dan dibutuhkan komitmen semua pihak.
Meski mendukung pembuatan raperda, Fraksi Golkar menitip beberapa masukan yang perlu diperhatikan. Antara lain terus melakukan upaya menurunkan angka stunting di Bangli, sosialisasi akibat hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak di sekolah-sekolah dan di tengah masyarakat, pelaku aborsi dan pelaku pelecehan seksual terhadap anak di tengah masyarakat.
Fraksi Golkar juga minta pemerintah daerah agar menetapkan program lebih responsif untuk mengatasi masalah gender, termasuk mempertanyakan tentang keseriusan dan fokus kerja pemerintah dalam penanganan pengarusutamaan gender yang harus diukur secara konkret dan ada evaluasi secara khusus.
Fraksi PDIP sangat mengapresiasi dan menghargai semangat pemerintah daerah atas diajukan Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, dan Raperda Pengarusutamaan Gender (PG) yang dianggap sebagai bagian dari semangat dalam upaya memberi perhatian kepada aset bangsa. gia
