POSMERDEKA.COM, BANGLI – DPRD Bangli melangsungkan sidang paripurna dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan APBD Induk 2025, Senin (14/10/2024). Paripurna dipimpin Ketua DPRD I Ketut Suastika, didampingi Wakil Ketua I Nyoman Budiada dan I Komang Carles, serta dihadiri Pjs. Bupati Bangli, Made Rentin, bersama pimpinan OPD.
Dalam PU yang dibacakan IB Made Santosa, Fraksi Golkar menyoroti berbagai hal. Salah satunya merespons penyampaian eksekutif dalam penyampaian nota keuangan APBD Bangli tahun 2025, pendapatan dirancang Rp1,2 triliun. Sumber pendapatan berasal dari PAD senilai Rp307 miliar.
“Angka Rp307 miliar tersebut masih bisa dioptimalkan, khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran, melalui perluasan basis pajak serta evaluasi dalam metode dan sistem pemungutannya,” kata Santosa.
Dia menguraikan, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Bali setelah Covid-19, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan bisnis pariwisata, khususnya di regional Kintamani, juga mengalami Perkembangan sangat pesat dengan bertumbuhnya banyak hotel, glamping, vila, restoran, kedai kopi (coffee shop). “Ini berarti bertambahnya jumlah wajib PHR,” paparnya.
Santosa menilai eksekutif perlu memperbaiki metode dan sistem pemungutan, dengan lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi serta digitalisasi (online). Pemerintah perlu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam penggalian potensi dan metode pemungutannya. Upaya peningkatan perolehan PHR jangan hanya berkutat pada perluasan basis PHR di kisaran warung-warung dan rumah makan seputaran kota Bangli.
“Kita ketahui bersama, anggaran makan per orang untuk warung-warung makan di Kota Bangli hanya di kisaran Rp10 ribu sampai Rp15 ribu,” terang Santosa seraya menambahkan, warung-warung makan ini tentu tidak layak diklasifikasi sebagai restoran, yang pelanggannya merupakan pekerja lokal kelas menengah ke bawah.
Fraksi Restorasi Raya dengan PU dibacakan I Ketut Guna menyatakan, TAPD dan masing-masing OPD agar dapat lebih serius serta berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi dalam masyarakat. Pemerintah daerah diharap dapat memenuhi dan mendukung anggaran, berupa aspirasi DPRD serta pokok-pokok pikiran DPRD, sebagai bentuk tanggung jawab berada di tengah-tengah masyarakat.
“Fraksi Restorasi Raya berpendapat seperti pembicaraan pada tahun anggaran lalu, agar pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembayaran pembangunan daerah,” lugasnya.
Fraksi PDIP dengan juru bicara Nengah Dwi Madya Yani, mengapresiasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah, khususnya sektor PAD, yang terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahun. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, PAD Bangli mengalami peningkatan pesat dari Rp119 miliar lebih pada 2021 menjadi Rp307 miliar lebih dalam RAPBD 2025.
Capaian ini menunjukkan pemerintah berhasil mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, dan mengelola sumber daya secara efektif. “Kami harapkan upaya ini terus ditingkatkan dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan, dan memperkuat tata kelola pendapatan agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat,” pintanya. gia
