BANGLI – Komisi III DPRD Bangli dalam rapat kerja dengan OPD penghasil, Kamis (13/8), kembali mengingatkan agar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jangan terlalu tinggi memasang target. Apabila tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada program yang telah tersusun dalam APBD.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi III, I Made Natis; didampingi Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles. Sementara dari eksekutif hadir Kepala BKPAD I Ketut Riang; Kabid Destinasi Pengembangan dan Kebudayaan I Ketut Wakil; Perwakilan Disperindag, Kadiskes I Ketut Nadi; Wadir RSUD Bangli, Ketut Darmaja; Kadis Perizinan I Made Kirman Jaya; dan Sedishub Bangli, Nyoman Pardi.
Kabid Destinasi Pengembangan dan Kebudayaan, I Ketut Wakil, dalam paparannya menyampaikan, Disparbud memasang target pendapatan tahun 2021 sebesar Rp28 miliar dari lima DTW, di antaranya, Kintamani sebesar Rp25 miliar, Penglipuran Rp2,5 miliar, Pura Kehen Rp 779 juta, Penulisan Rp45 juta dan Terunyan Rp40 juta. Sehingga total mencapai Rp28 miliar.
Menanggapi uraian tersebut, anggota Komisi III Made Sudiasa, langsung menyebut dalam kondisi Covid-19 ini jangan berasumsi terlalu tinggi. Walaupun tahun 2019 tercapai target Rp31 miliar dan tahun 2020 Rp41 miliar. Dalam penyusunan anggaran tahun 2021, Disparbud berani menargetkan sebesar Rp 28 miliar, ini luar biasa.
“Kami bangga kalau bisa menargetkan lebih, kami dorong sebenarnya itu. Tapi kami juga takut ada program yang disusun berdasarkan hasil PAD tidak mencapai target, ini menjadi pertanyaan besar lagi di masyarakat. Seperti contoh banyak program tidak terealisassi lantaran tidak tercapai target,’’ ucapnya.
Dikatakan Sudiasa, untuk ke depan APBD ini dibuat berdasarkan asumsi perhitungan secara baik. Ia membandingkan tahun 2019 target tercapai Rp31 miliar, sedangkan dalam kondisi Covid-19 ini untuk tahun 2021 targetkan Rp28 miliar, rasanya tidak masuk akal.
‘’Tahun 2021 sangat tidak nyaman untuk pariwisata. Kondisi ini mirip dengan tahun 2020. Kalau mau dipertahankan target ini harus dipertanggung jawabkan,’’ pintanya.
Lanjut Sudiasa untuk mengejar target tahun 2020, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ia menyebut soal pungutan Rp15 ribu di Kintamani yang dikeluhkan masyarakat Bali dan viral di media sosial.
Ketua Komisi III I Made Natih juga mengingatkan, APBD Tahun 2021 targetnya agar betul-betul realistis, jangan terlalu diawang-awang. ‘’Nanti tidak tercapai akhirnya kita terjebak. Jika punya parameter yang jelas kenapa dalam kondisi seperti sekarang ini bisa naik, tentu tidak ada persoalan,’’ tandasnya. 028
