Deposito Nasabah Raib, LPD Begawan Diaudit Desa Adat

  • Whatsapp
NASABAH LPD Begawan didampingi kuasa hukumnya. Foto: adi

GIANYAR – Nasabah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Begawan, Desa Melinggih Kelod, Payangan, resah. Sekira Rp22 miliar dana deposito mereka raib, yang menyebabkan sejumlah nasabah berencana membawa kasus ini ke ranah hukum.

Berdasarkan data yang dihimpun, Selasa (11/1/2022) kasus ini sebenarnya tercium sejak tahun 2019. Saat itu salah seorang nasabah, Wayan Lentara Yasa, ingin menarik deposito senilai Rp300 juta sejak 2014 untuk kebutuhan upacara ngenteg linggih. Namun, LPD tidak bisa mencairkan dengan alasan kas kosong.

Bacaan Lainnya

“Saya terakhir hanya dikasi bunga deposito sebesar Rp5 juta, tapi deposito pokok tidak kunjung bisa dicairkan. Saya bingung, nasabah lainnya juga dibuat resah,” keluhnya didampingi kuasa hukum, Diana Ivory.

Meski dikatakan kas kosong, dia dan nasabah lain masih menaruh kepercayaan kepada LPD, dan terus berupaya negosiasi serta mediasi. Sampai tahun 2022, nasabah tidak kunjung diberi solusi.

Masyarakat yang menaruh uang di LPD nilainya diperkirakan mencapai Rp22 miliar, semua tidak bisa dicairkan. “Akhirnya saya memberanikan diri untuk menggunakan kuasa hukum dalam hal ini,” terangnya.

Diana Ivory sebagai kuasa hukum berujar tetap membuka ruang mediasi. Hanya, dia menegaskan tidak menutup kemungkinan akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Sebab, upaya mediasi dan kesepakatan yang ditandatangani tidak kunjung dilaksanakan.

Baca juga :  Musim Hujan, Sekolah Diminta Waspada

Lebih jauh diutarakan, dia diberi kuasa oleh 41 warga Desa Melinggih Kelod, dengan total kerugian sejumlah Rp6,309 miliar lebih. Tanggal 20 Oktober 2021 mereka melayangkan somasi ke LPD, kemudian dilakukan pertemuan pada 21 Oktober 2021.

“Disepakati dengan surat pernyataan dari Ketua LPD akan menyelesaikan masalah ini sampai batas waktu 15 November 2021. Hingga batas waktu, belum juga diselesaikan,” ungkapnya.

Pada tanggal 30 Desember 2021, sambungnya, Ketua LPD dalam percakapan melalui Whatsapp menyerahkan segala bentuk surat aset/jaminan kepada bendesa adat selaku penanggung jawab lembaga untuk penyelesaian kasus ini. Sialnya, setelah dikonfirmasi, ternyata surat aset atau jaminan itu tidak pernah diberikan.

Atas dasar tersebut, dia akan melakukan upaya hukum yang berlaku, agar memahami pelangaran atau kesalahan berbagai pihak yang berkaitan dengan kasus LPD ini.

“Kami masih memberi ruang mediasi sesuai arahan Majelis Desa Adat Kecamatan Payangan dan Camat Payangan. Tapi, jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian, akan dilakukan penyelesaian melalui hukum,” lugasnya.

Bendesa Adat Begawan, Nyoman Suparna Yasa, yang dimintai tanggapan di kesempatan terpisah, berkata saat ini belum bisa memberi keterangan terkait permasalahan di LPD itu. Alasannya, desa adat masih proses audit.

“Nggih benar LPD kami bermasalah. Sesuai pararem dan pauman desa adat, dilakukan audit karena LPD ini milik desa adat. Saat ini tim audit masih bekerja, kami belum bisa memberi keterangan sepenuhnya, mohon dimaklumi,” pintanya.

Baca juga :  Akhir Juni, Bali Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen

Saat ini, imbuhnya, Ketua LPD telah dinonaktifkan. “Jabatannya masih, tapi tidak boleh melakukan kegiatan apa pun selama proses audit ini. Nanti hasilnya kan bisa diketahui, untuk saat ini belum bisa,” tandasnya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.