DENPASAR – Ekonomi Bali yang terjun bebas akibat pandemi Covid-19 alias Corona dinilai sudah waktunya bangkit melalui pergerakan ekonomi dengan kenormalan baru. Di sisi lain, agar geliat ekonomi tidak menyebabkan terjadinya klaster dan ledakan kasus positif Corona baru, protokol kesehatan penanganan Corona wajib ketat dijalankan. Pandangan itu dilontarkan anggota Fraksi Golkar DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, usai acara di DPD Partai Golkar, Jumat (29/5/2020).
Dia mengatakan, pergerakan ekonomi mesti jalan untuk menjalani kenormalan baru tanpa melupakan protokol kesehatan. Secara praktik, misalnya, restoran boleh buka tapi tetap diawasi agar pengunjungnya memperhatikan penjarakan fisik atau distansi fisik. Yang jadi masalah sekarang, kata dia, justru Bandara I Gusti Ngurah Rai. Alasannya, menimbang penjarakan fisik, maksimum wisatawan yang bisa datang ke Bali hanya separuh dibanding periode sebelum pandemi.
“Pesawat kan hanya boleh isi maksimal 50 persen, berarti kalaupun penuh terisi tetap saja hanya separuh yang berkunjung ke Bali. Ini agak berat, kecuali kalau ada bandara baru, baru bisa maksimal 75 persen,” sebut politisi asal Buleleng yang akrab disapa Demer itu. Meski tidak merinci lokasi, bandara baru yang dimaksud merujuk ke Buleleng sebagaimana pernah jadi wacana beberapa tahun terakhir.
Persoalan ekonomi Bali, terutama di sektor pariwisata, sangat dia prihatinkan. Apalagi hotel kecil yang umumnya dikelola orang lokal di Bali, yang dalam kondisi normal saja sudah megap-megap karena okupansi rendah. Jika diberlakukan kenormalan baru dengan mengurangi kuantitas tamu, dia membayangkan beratnya beban pengusaha lokal karena tamu sangat terbatas jumlahnya.
Karena itu, mau tidak mau dia berharap Bali harus mulai kegiatan ekonomi dengan kenormalan baru. Protokol kesehatan tetap berjalan, geliat ekonomi harus dibangun karena dua-duanya akan jadi persoalan jika tidak ditangani. “Begitu ekonomi terganggu akan terjadi masalah sosial, dari masalah sosial jadi urusan kesehatan terganggu,” urainya.
Demer mendaku tidak sejalan dengan pemikiran bahwa pariwisata adalah urusan terakhir untuk dipikir pemerintah. Bagi dia semua harus simultan dipikirkan. Jika menangani satu per satu, dia menyindir 10 tahun lagi baru Bali bisa bangkit. Demer membandingkan dengan Jakarta, di mana ekonomi mulai dibuka pelan-pelan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Untuk menjamin masyarakat menaati protokol, aparat Polri dan TNI dikerahkan besar-besaran.
Bila Jakarta bisa menggerakkan polisi dan tentara, ulasnya, Bali mestinya bisa menggerakkan adat untuk mengawasi protokol kesehatan. Untuk menguatkan, Polri dan TNI sebagai bagian dari pemerintah di Bali diajak turun menertibkan masyarakat. Dia mengestimasi maksimal satu bulan untuk sosialisasi protokol kesehatan, masyarakat Bali pasti tertib. Bahwa kemarin ada melanggar, dia menilai itu karena mereka tidak sadar saja atau tidak tahu.
“Bali sudah perlu terapkan itu, saya harap segera malah dilakukan pergerakan ekonomi. Tapi tidak juga kita melupakan protokol kesehatan karena cuek dan sebagainya,” pungkasnya. hen
