DENPASAR – Tolok ukur kapabilitas calon kepala daerah dalam dilihat dari penguasaan bahan dalam debat kandidat secara langsung di televisi. Menimbang signifikansi debat itu, KPU Bali menarget acara debat kandidat di Pilkada 2020 bisa dilakukan tiga kali selama tahapan kampanye. “Debat itu kan sekalian sosialisasi serta pendidikan politik untuk masyarakat,” kata ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, usai pertemuan dengan KPU kabupaten/kota yang menggelar pilkada, Kamis (9/7/2020).
Menurutnya, selama ini ada anggapan sejumlah pihak kualitas pilkada cenderung menurun. Alasannya, masyarakat kurang mengenal siapa yang berkontestasi. Stigma itu ingin dipatahkan sekaligus menaikkan kualitas politik dengan mengenalkan calon seluas-luasnya ke publik. Makin sering ada debat kandidat, khalayak juga bisa menakar kompetensinya memimpin sekaligus mendapat referensi siapa akan dipilih.
Selain debat, KPU juga memfasilitasi para kandidat dengan membuat video pendek pendek untuk memudahkan publik melacak rekam jejaknya. Anggarannya akan diambil dari dana hibah pengadaan alat pelindung diri (APD) jajaran penyelenggara, karena kebutuhan tersebut kini ditanggung APBN. “Mumpung APD ditanggung pusat, anggaran APD dari NPHD kami pakai untuk sewa studio acara debat. Kebutuhannya juga tidak banyak, karena jumlah pendamping juga dibatasi maksimal lima orang setiap kandidat,” tegasnya.
Pemilihan stasiun televisi itu, sambungnya, akan melalui proses semacam tender. Hanya, karena debat ini untuk kepentingan publik, dia berharap televisi bisa berbagi agar lebih banyak menjangkau masyarakat.
Ketua KPU Tabanan, Gede Putu Weda Subawa, dalam rapat mengutarakan ada kendala dalam tes cepat untuk 1.130 PPDP. Kerjasama dengan RSU Tabanan terancam batal, karena ada Kemenkes yang membatasi tarif tes cepat maksimal Rp 150 ribu. Masalahnya, harga alat tes cepat itu Rp 210 ribu. “Kalau pesan di Jakarta, seminggu baru barangnya sampai. Itu pun lewat provinsi. Jadi, kami bisa telat untuk membuatkan SK PPDP itu serta untuk menjalankan tahapan coklit,” sebutnya.
Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, menyebut Pemkot Denpasar membantu sosialisasi pilkada dengan memakai jaringan televisi di gedung Sewaka Dharma, Lumintang. Selain itu, sosialisasi juga difasilitasi memanfaatkan videotron di salah satu jalan protokol. “Kami pakai iklan layanan masyarakat, jadi sementara tidak bayar dulu,” katanya terkekeh. hen
