Data Kemiskinan, Akhdiansyah Minta Pemprov NTB Jujur

ANGGOTA Komisi II DPRD NTB, Akhdiansyah. Foto: ist

MATARAM – Angka kemiskinan di Provinsi NTB terbilang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada rentang waktu Maret hingga September 2022 jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 12,8 ribu orang.

Karena itu, perlu dilakukan upaya serius untuk menekan angka tersebut. “Ketimbang kita ribut-ribut soal data, sebaiknya butuh kerja serius untuk mengatasi,” cetus anggota Komisi II DPRD NTB, Akhdiansyah, Selasa (17/1/2023).

Bacaan Lainnya

Politisi PKB itu menegaskan, jika merujuk data kuantitas jumlah penduduk miskin versi BPS, maka ada persepsi penambahan angka sekitar 9.000 orang. Makanya dengan variabel yang ada, jumlah warga miskin sebanyak 12 ribu selama rentang waktu Maret hingga September 2022. Karena 12,8 ribu penduduk miskin itu cukup tinggi, dia mempertanyakan di mana turunnya?

Dia berujar, kejujuran dalam sebuah pemerintahan perlu dilakukan. Sebab, hal itu merupakan pertaruhan sebuah integritas pemerintahan. Kejujuran terkait data kemiskinan akan membuat banyak pihak ikut membantu penangananya.

“Jujur itu penting, kalau data yang dibuat subjektif maka masukan pun ndak ada. Tapi jika kita terbuka dan legowo, pasti akan banyak masukan yang positif untuk pembangunan NTB,” urainya.

Dalam APBD 2023, terangnya, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Rp1,2 triliun untuk penanggulangan kemiskinan. Dari angka tersebut, dia menilai belum ada inovasi program yang dicanangkan Pemprov NTB untuk memangkas angka kemiskinan ekstrem ini. Semua masih bersifat normatif.

Baca juga :  Bahan Kampanye Rentan Jadi Politik Uang

“Sebenarnya banyak program pengentasan kemiskinan yang bersifat auto atau turunan program pemerintah pusat. Pemprov harus menemukan inovasi, dalam artian bentuk yang lebih konkret, menekan angka kemiskinan ekstrem. Langkah inovatif ini yang tidak terlihat, makanya kami pesimis,” lugas politisi yang akrab dipanggil Yongki ini.

Jika melihat mata anggaran yang tertuang dalam APBD NTB 2023, khususnya di bidang ekonomi, mayoritas digunakan untuk membayar utang pada 2022 yang lalu. Kemudian ada item pembayaran tenaga kontrak di bidang ekonomi yang menghabiskan sekitar Rp 460 miliar.

Bagi dia, untuk menekan angka kemiskinan, Pemprov NTB perlu memulai dengan memenuhi hak dasar masyarakat. Dia menyarankan Pemprov menentukan titik vitalnya di mana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Penuhi hak-hak dasar masyarakat, bikin program semacam itu.

“Misal kalau ada Bantuan Langsung Tunai (BLT), ke mana arahnya, ke siapa, dan apa dampaknya selama ini? Kalau kita melihat visi misi di RPJMD, program Zul-Rohmi ini lompatannya jauh tetapi belum memenuhi hak dasar,” kritiknya.

Dia menyarankan Pemprov NTB menghimpun data kemiskinan by name by address (BNBA). “Di sisa masa jabatan ini, maka fokus saja menyasar penduduk miskin. Semua OPD Pemprov harus turun bersama-sama melakukan intervensi melalui program mereka masing-masing,” serunya menandaskan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.