Dana Hibah Menggerakkan Ekonomi Masyarakat, Bukan Dinikmati Legislator

  • Whatsapp
IGK Kresna Budi. Foto: gus hendra
IGK Kresna Budi. Foto: gus hendra

DENPASAR – Tidak masuknya anggaran hibah yang difasilitasi anggota DPRD Bali dalam realokasi anggaran untuk menangani Covid-19, mendapat cibiran publik di media sosial. Selain dituding tidak berempati, legislator juga dinilai tidak mau kepentingannya diusik. Benarkah demikian? “Jika tidak paham dana hibah, terutama sisi efek bergandanya secara ekonomi, saya rasa wajar-wajar saja orang melihatnya begitu,” sahut Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, Kamis (30/4/2020).

Kata dia, anggaran hibah itu perlu ada untuk membantu masyarakat, terutama di daerah pemilihan legislator itu. Dalam keadaan normal, dana hibah itu dipakai untuk pembangunan fisik seperti pura, balai banjar, dan lain-lain. Karena sekarang ada pandemi Corona, dana hibah bisa dipakai untuk membeli sembako atau kebutuhan kesehatan lain sesuai proposal yang diajukan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Dana hibah yang diserap masyarakat, ujarnya, bisa menjadi stimulus menggerakkan sektor ekonomi riil. Ketika proposalnya adalah pembangunan fisik, masyarakat yang menjadi tukang bisa mendapat pekerjaan. Bila kemudian yang dimohonkan itu kebutuhan sembako misalnya, akan terjadi perputaran ekonomi di masyarakat. “Tentu dengan catatan sembakonya wajib dibeli dari produk masyarakat lokal, bukan malah beli di luar. Berarti yang menikmati siapa? Ya masyarakat itu sendiri,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Baca juga :  Bali Siap Tuan Rumah Program Kunjungan Pemilu, PWI Ajak Perangi Hoaks di Pilkada

Karena dana hibah ditujukan untuk melumasi rantai ekonomi, ulasnya, yang paling dirugikan jika itu dihilangkan adalah masyarakat itu sendiri. Bahwa ada keuntungan politis bagi legislator ketika menyalurkan dana hibah, Kresna Budi tidak memungkiri. Tetapi buru-buru ditambahkan, karena tanggung jawab sebagai wakil rakyat, ada atau tidak ada dana hibah, seorang legislator tetap wajib berbuat untuk konstituennya.

Menariknya, bila perlu, dia berpendapat dana hibah Gubernur diperbesar dalam kondisi pandemi ini. Alasannya, dengan begitu Gubernur bisa lebih banyak menjangkau masyarakat untuk membagikan bantuan sembako misalnya. “Biar tidak Gubernur di-bully (dirisak) di medsos, dibilang tidak peduli ke masyarakat padahal sudah buat kebijakan untuk penanganan. Suka tidak suka, beliau itu pemimpin kita bersama di Bali,” tegasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.