POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Dinamika Pilkada Serentak 2024 ternyata berimbas kepada kehadiran anggota DPRD Bali pada rapat paripurna, Senin (26/8/2024) dengan agenda jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD 2024. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama itu, kursi anggota Dewan hanya terisi delapan orang dari lintas fraksi. Kontras dengan Pj. Gubernur SM Mahendra Jaya yang datang bersama jajaran kepala OPD. Meski begitu, paripurna tetap berjalan biasa.
Pj. Gubernur memaparkan sependapat dengan saran Dewan untuk mengoptimalkan PAD dari Pungutan bagi Wisatawan Asing. Akan dilakukan optimalisasi, sosialisasi dan edukasi informasi kebijakan ini. Juga kerja sama dengan asosiasi pariwisata dan Bank Pembangunan Daerah Bali, menugaskan Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pariwisata Bali untuk monev secara berkala ke lokasi daya tarik wisata. Dia juga sependapat segera revisi Perda Nomor 6/2023 dengan menambahkan pasal untuk memberi insentif atas bantuan bagi yang memungut, dan sanksi bagi yang tidak membayar.
Menanggapi isu kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum, dia sependapat kemudahan investasi kepada pelaku usaha harus terukur dan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satunya melalui Perda Nomor 3/2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Mengenai peningkatan Belanja Pegawai Rp31 miliar lebih, dia berkata guna memenuhi kewajiban Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru Bulan Desember 2023 yang bersumber dari DAK Non-Fisik, serta kekurangan PPh dan TPP ASN tahun 2024.
“Kenaikan Belanja Hibah Rp160 miliar lebih guna memenuhi kewajiban belanja hibah kepada desa adat tahap III yang ditunda pembayarannya pada 2023, bantuan keuangan partai politik (banpol) akibat kenaikan jumlah suara sah pada Pemilu 2024, dan tambahan hibah PON XXI,” urainya.
Tingginya anggaran belanja operasi dibandingkan belanja modal, kata dia, karena belanja untuk kebutuhan pegawai (ASN dan non-ASN), belanja operasional perangkat daerah, belanja hibah kepada desa adat termasuk hibah untuk Pilkada kepada KPU, Bawaslu, Polda Bali, Kodam IX/Udayana, Korem 163/Wirasatya, dan Desk Pilkada berada di pos Belanja Operasi. “Untuk tahun depan, karena tidak ada Pilkada, struktur Belanja Operasi dengan Belanja Modal akan lebih proporsional,” jaminnya.
Soal pinjaman daerah, Mahendra Jaya menyebut pencantuman pinjaman daerah bersifat administratif untuk menutup defisit dalam pembiayaan anggaran Rp842,85 miliar lebih. Dia berjanji akan berupaya mengatasi defisit melalui peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi belanja, sehingga pinjaman daerah diupayakan tidak direalisasikan.
Mengenai kemacetan lalu-lintas di daerah wisata favorit di Bali, diupayakan solusi dengan pembangunan dan pengembangan koridor transportasi massal berbasis kereta (Bali Urban Rail and Associated Facilities). Pembangunan dikelola PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ), anak perusahaan PT Bali Kerthi Development Fund, atau cucu dari PT Jamkrida Bali Mandara, yang bekerja sama dengan mitra strategis. Pembangunan ini sepenuhnya didanai/investasi dari mitra strategis agar tidak membebani APBD.
Mahendra Jaya juga membeberkan langkah penguatan pelaksanaan regulasi dan kebijakan perlindungan atas lahan pertanian, sosialisasi pengelolaan sampah secara bijak, edukasi kepada dunia usaha dan wisatawan mengenai praktik ramah lingkungan. Selanjutnya mengutamakan wisatawan berkualitas dengan indikator length of stay dan spending money.
Mengenai minimnya legislator yang ikut rapat, Adi Wiryatama beralasan DPRD Bali mengutamakan persatuan dan kesatuan, dan sudah ambil keputusan. “Buat apa ramai datang tapi walk out dan tidak mengambil keputusan apa-apa? Karena kami tahu situasi itu, sudah rembuk lintas fraksi, mayoritas dan minoritas saling menghormati. Sidang hari ini tetap sah, tidak ada halangan apa pun,” sebutnya usai paripurna. hen
