Coblos Partai Dinilai Menguatkan Oligarki, Pusdek UIN Mataram Serukan Pertahankan Proporsional Terbuka

REKTOR UIN Mataram, Prof. Masnun Tahir (tengah), saat membuka diskusi bertajuk “Menakar Sistem Pemilu : Representasi Kepentingan Daerah” di ruang rapat Rektorat UIN, Rabu (18/1/2023). Foto: ist

MATARAM – Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, menilai sistem proporsional tertutup (coblos partai) dalam pelaksanaan Pemilu 2024 berpotensi menguatkan oligarki. Karena itu, mereka menyuarakan agar pemilu tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka (coblos caleg).

Wakil Ketua Pusdek UIN Mataram, Dr. Agus, dalam diskusi bertajuk “Menakar Sistem Pemilu: Representasi Kepentingan Daerah” di Ruang Rektorat, Rabu (18/1/2023) mengatakan, untuk Pemilu 2024 sebaiknya tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Bacaan Lainnya

Setelah itu silakan didiskusikan lebih baik lagi bagaimana skema terbaiknya. “Ini karena sistem proporsional tertutup berpotensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh elite partai,” serunya.

Diskusi yang dibuka Rektor UIN Mataram, Prof. Masnun Tahir; ini dengan moderator Ketua Pusdik, Prof. Kadri, dan dihadiri Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, serta Ketua Bawaslu NTB, Itratip.

Lebih jauh Agus mengemukakan, sistem proporsional tertutup juga akan menyebabkan tidak maksimalnya calon legislatif dalam melakukan kerja-kerja elektoral dalam meraup suara pada Pemilu 2024. Dia menilai proporsional tertutup akan melemahkan peran partai politik, karena mesin partai hanya bekerja sendiri tanpa dukungan dari para calon legislatif.

“Kalau mau jujur, yang untung itu adalah parpol besar, serta loyalitas caleg justru hanya pada pimpinan partai. Beda dengan proporsional terbuka, akan menguntungkan parpol baru, dan orang mudah pindah pagar karena memang enggak ada ideologi partai,” urainya.

Baca juga :  Ekonomi Bali Alami Kontraksi -10,98 Persen, Koster Apresiasi Penyelenggaraan Naker Tanggap Covid 2020

Hanya, sambungnya, kesejahteraan rakyat sebagai pemilih pada sistem proporsional tertutup justru terhambat. Sebab, para kader yang menjadi caleg akan loyal pada pimpinan partai. Kelebihannya, kertas suara lebih kecil dan efisien, tapi legitimasi calon sangat rendah.

Untuk itu, dia menyarankan agar pilihan hak-hak daerah dapat terwakili, sistem proporsional terbuka sebaiknya tetap dipertahankan dalam Pemilu 2024. Jika sistem proporsional terbuka, DPRD menjadi perwakilan fungsional. Dengan begitu daerah akan bisa maju.

Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) NTB, Lalu Aksar Anshori, menambahkan, tantangan pemilu kian komplek dan rumit. Dari awal pemilu dimulai di Indonesia hingga kini, semua sistem pemilu pernah dicoba lakukan. Tetapi, kerumitan sistem pemilu menyebabkan peluang terjadinya politik uang dan kecurangan.

Dia berpandangan proporsional tertutup layak dilakukan pada Pemilu 2024, karena simple, tinggal memilih partai. Surat suaranya juga tidak besar. “Itu juga memudahkan penyelenggara karena sosialisasi enggak lama,” jelas mantan Ketua KPU NTB itu.

Ketua Pusdik UIN Mataram, Prof. Kadri, berpendapat proporsional terbuka lebih baik daripada proporsional tertutup. “Usulan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup jelas harus ditolak,” lugasnya.

Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik itu, saat ini sistem proporsional terbuka harus dipertahankan. Ada dua urgensi mengapa sistem proporsional terbuka harus dipertahankan. Pertama, lebih mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Keterpilihan caleg tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat, kepada keputusan pengurus atau pimpinan parpol.

Baca juga :  Update Covid-19 di Denpasar: Pasien Sembuh 6, Positif Bertambah 4 Orang, Kasus Aktif Masih 0,28 Persen

Alasan kedua, sambungnya, proporsional terbuka merupakan sistem yang lebih demokratis. “Sistem proporsional terbuka lebih memuliakan daulat rakyat dibanding sistem proporsional tertutup,” tegas Kadri.

Terkait gugatan di MK yang sedang berlangsung, dia menyerukan MK hati-hati dalam memutus perkara pengujian UU Pemilu. “Jangan sampai MK mengingkari semangat berdemokrasi dengan terjebak, terlibat dan turut serta merusak sistem pemilu yang selama ini telah dan sedang dibangun,” sergahnya memungkasi. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.