DARI banyak kisah di Indonesia sepanjang 2023, melenggangnya Gibran Rakabuming Raka ke gelanggang Pilpres 2024 layak ditabalkan dapat mahkota. Keriuhan politik sejak medio Juni, berpuncak pada 22 Oktober 2023 putra sulung Presiden Jokowi diumumkan sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Media meramaikan “keajaiban” itu dengan liputan bahwa pencawapresan Gibran, konon, ternyata karena diorkestrasi Ibu Suri alias Iriana Jokowi. Didorongnya Gibran ke panggung nasional, selain karena elektabilitasnya menggiurkan, pula sebagai bentuk balas dendam karena Jokowi acapkali diremehkan Megawati dalam acara PDIP, yang berita dan videonya tersebar luas di publik.
Bisa diprediksi tapi tetap mengejutkan, begitu kesimpulan banyak analis politik. “Keajaiban” Gibran itu pula menjadi senjata Anies Baswedan saat debat perdana capres, Minggu (12/12/2023) sampai membuat Prabowo terlihat emosional menjawab. Secara sederhana, kontroversi Gibran bisa dibaca sedikitnya dalam tiga makna.
Pertama, politik Indonesia punya kekhasan sendiri: urusan personal elite bisa berkaitan dan mempengaruhi kepentingan (dan kebijakan) publik. Apa yang elite mau seakan representasi kemauan sebagian publik. Lebih tepatnya, elite mampu membaca apa selera publik, dan mengemasnya jadi produk yang ditawarkan sesuai selera itu. Bahwa Jokowi terlihat dirisak Megawati, itu sesungguhnya dinamika internal PDIP. Namun, situasi yang mengaduk emosi publik itu kemudian dipakai justifikasi melanggengkan kekuasaan. Bahkan dengan mengintervensi proses dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kebetulan Ketua MK ipar Jokowi, sebagai jalan melapangkan jalan Gibran.
Kedua, kuatnya pengaruh media sosial (medsos) dalam “merayu” dan membentuk persepsi publik. Misal tingginya popularitas dan penerimaan publik atas kinerja Jokowi, semua itu menunjukkan bagaimana kepiawaian inner circle Bapak Presiden mengemas pencitraan di media dan medsos. Dari pencitraan positif timbul persepsi yang terbenam di alam bawah sadar, dan kemudian menjadi pilihan secara sadar. Karena kabar yang dipetik di medsos adalah yang disukai, lahir echo chamber atau bubble yang membuat seseorang akan disuguhkan informasi yang disukai saja. Kalau terbaca suka Jokowi, algoritma akan menjejali informasi bernada positif soal Jokowi. Sebaliknya, jika tidak suka, berita atau konten menyudutkan Jokowi yang dominan ditampilkan di medsos.
Pilihan rasional jadi terpenggal dan publik, meminjam pemikiran dekonstruksi Antonio Gramsci, terhegemoni medsos. Mungkin banyak di kita tak sadar sedang ditindas medsos, dengan atau tanpa ancaman kekerasan yang nyata. Karena itu, ide-ide atau gagasan yang “didiktekan” algoritma kepada kelompok yang “dikuasai” (baca pengguna medsos) diterima sebagai sesuatu wajar dan tidak mengekang pikiran. Jadi, hegemoni di sini terletak pada siapa yang menguasai algoritma itu sendiri, karena seakan-seakan sajian informasi berlandaskan intelektual dan moral.
Ketiga, politik identitas mengambil bentuk baru. Jika pada Pilpres 2014 dan 2019 hanya dua paslon, isunya mengerucut kepada “Islam dan anti-Islam”. Kini isu bergeser kepada “melanjutkan keberhasilan pembangunan fisik” versus “otokrasi berwajah klemar-kelemer”. Di kubu pertama ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran, di kubu yang disebut terakhir ada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan (meski terkesan setengah hati) Ganjar-Mahfud Md. Tak ada yang salah dengan politik identitas, karena bagian dari strategi pemasaran politik.
Stuart Hall, sosiolog Inggris, memaknai politik Identitas sebagai “proses sosial dan interaksi sosial yang dikonstruksi melalui sistem sosial bawah sadar manusia”. Kelahirannya karena ada ketidakpuasan dalam menghadapi berbagai macam masalah sosial. Filsuf dan penulis Inggris, Roger Scruton, menyebut politik identitas adalah tindakan politik yang menempatkan identitas sebagai agenda utama. Dia yakin tidak ada program politik akan berhasil jika masyarakat tidak tahu siapa dan apakah mereka, dan mengapa mereka harus begitu mempertimbangkan kepentingan yang lain hingga membentuk tujuan dan kesetiaan bersama.
Terlepas dari strategi yang dipakai ketiga paslon, kita tentu berharap polarisasi selama kontestasi kali ini tidak sampai berlarut-larut. Pilpres hanya siklus permainan politik lima tahunan untuk mendapat kekuasaan, bukan perang untuk saling memusnahkan. Negeri ini lahir karena para pendirinya bekerja sama dalam persamaan, dan saling menghormati dalam perbedaan. Kalau mau berkonflik, cukup di medsos saja, dan tidak perlu mewujud konflik realistik di dunia nyata.
Kepada aparat negara dan penyelenggara pemilu, tegakkanlah netralitas seperti diklaim selama ini. Apalagi isu intervensi aparat negara, terutama aparat penegak hukum, nyata adanya dan berita soal itu berserakan. Kepada KPU dan Bawaslu, percayalah publik benar-benar berharap profesionalitas dan integritas kalian. Yang ditunggu publik adalah output KPU sebagai pelaksana teknis, dan Bawaslu sebagai pengawal Pileg dan Pilpres 2024 agar berlangsung aman, damai, riang gembira. Yang terutama tentu melahirkan pemimpin yang dapat membawa Indonesia mampu mengelola bonus demografi sebagai kekuatan, alih-alih pemimpin gagal paham dan justru kebijakannya melahirkan beban demografi pada 2029.
Sebagai epilog, menutup tahun 2023 ini, apa pun gejolak atau rekayasa di elite politik dan di MK, suka tidak suka Gibran adalah cawapres resmi. Menggugat kepesertaannya di Pilpres tidak mengubah apa-apa. Gunakan Pemilu 2024 sebagai satu-satunya kanal, entah untuk menghukum banalitas elite, meraih kekuasaan secara legal, atau bahkan berduyun-duyun mendukung lahirnya pemimpin muda baru tapi “rasa” tiga periode. Jika di tahun 2023 melajunya sosok muda Gibran kita jadikan “keajaiban” demokrasi karena prosesnya ada simsalabim, maka pada Pemilu 2024 kita menunggu akankah ada kejutan demokrasi tanpa rekayasa itu. Semoga rakyat menjadi hakim paling bajik dan bijak di bilik suara nanti. Gus Hendra
