Cari Pilkada Berkualitas, Begini Hasil Rakor Bawaslu Tabanan

  • Whatsapp
BAWASLU Tabanan baru-baru ini mengadakan rakor secara virtual, yang melibatkan KPU Tabanan, Kesbangpol Tabanan, seluruh ketua dan anggota panwascam se-Kabupaten Tabanan. Foto: Ist
BAWASLU Tabanan baru-baru ini mengadakan rakor secara virtual, yang melibatkan KPU Tabanan, Kesbangpol Tabanan, seluruh ketua dan anggota panwascam se-Kabupaten Tabanan. Foto: Ist

TABANAN – Kondisi ekonomi masyarakat yang nyaris semua merosot dihajar pandemi Covid-19, rentan menghasilkan politik transaksional berupa politik uang dalam Pilkada 2020. Selain itu, adanya pembatasan sosial dan fisik juga berpotensi mengurangi tingkat partisipasi pemilih menggunakan hak suara. Dua hal tersebut termasuk dalam pembahasan saat rapat koordinasi secara virtual yang diselenggarakan Bawaslu Tabanan, belum lama ini.

Selain komisioner Bawaslu Tabanan dan jajaran pengawas kecamatan seluruh Tabanan, rapat daring itu juga diikuti Ketua KPU Tabanan, I Gede Putu Weda Subawa; perwakilan Kesbangpol Tabanan, Khasan Angsori; dan dosen STISIP Margarana, I Gusti Manuaba. Rakor dinakhodai Ketua Bawaslu Tabanan, I Made Rumada, yang juga menjadi salah sebagai narasumber dengan moderator anggota Bawaslu Tabanan, I Ketut Narta.

Bacaan Lainnya

Narta mengatakan, perkembangan pandemi Covid-19 berakibat tahapan Pilkada 2020 tertunda. Namun, kini terbit Perppu Nomor 2 tahun 2020 untuk landasan hukum melanjutkan tahapan pilkada. “Rapat koordinasi kali ini membahas tentang informasi kesiapan Pilkada Tabanan, setelah terbitnya Perpu Nomor 2 tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, juga penyampaian kondisi dan kesiapan penyelenggara pemilu, kesiapan penyampaian postur anggaran Bawaslu Tabanan dan KPU Tabanan secara umum, serta menguatkan dan menyelaraskan gerak langkah bersama,” ungkapnya.

Baca juga :  Kabar Baik, Persentase Kesembuhan Pasien Covid-19 di Bali Terus Meningkat

Keluarnya Perppu tersebut sekaligus menjawab dan memberi kepastian hukum terhadap penundaan Pilkada 2020. Perppu, tegasnya, juga mendorong KPU menyusun Peraturan KPU mengenai aturan teknis penyelenggaraan pilkada.

“Untuk itu, Bawaslu Tabanan tetap siap melaksanakan pilkada, dan saat ini dalam pengawasan masih berdasarkan PKPU Nomor 2 tahun 2020. Dalam bekerja di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, koordinasi juga harus tetap dijalankan antarlembaga, organisasi, kampus, dan media,” timpal Rumada.

Mengenai langkah strategis yang disiapkan untuk memasuki proses kontestasi pilkada, Weda Subawa menyebut ancaman terbesar adalah faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat dan penyelenggara, terutama badan ad hoc. Mencegah adanya transmisi lokal virus Corona, dia berkata jajaran KPU bekerja dengan menyesuaikan protokol kesehatan. “Kami mengikuti peraturan pemerintah dan KPU RI yang diamanatkan untuk tetap siap melaksanakan pilkada,” tegasnya.

Peran dan tugas Kesbangpol Tabanan, sambung Khasan Angsori, yakni tetap mendukung tugas Bawaslu dan KPU Tabanan. Di antaranya melakukan pendidikan politik ke masyarakat dengan harapan tidak ada lagi praktik politik uang. “Selain itu partisipasi pemilih dapat meningkat, dan berjalan sukses proses demokrasi Pilkada 2020 ini,” katanya.

Bagi akademisi I Gusti Agung Manuaba, KPU Tabanan dan Bawaslu Tabanan tetap harus melakukan sosialisasi dan konsolidasi dengan pihak luar dan masyarakat dalam kondisi pandemi. Sosialisasi bisa dilakukan lewat media komunikasi yang tersedia, sehingga bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik. “Kita harus tetap melakukan konsolidasi dan sosialisasi sesuai dengan fungsi kita, seperti tentang penanganan pelanggaran dan pengawasan. Dalam pengawasan partisipatif pada Pilkada Tabanan, dosen dan mahasiswa STISIP Margarana siap membantu Bawaslu Tabanan,” janjinya. gap

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.