Buleleng Bersiap Terapkan PPKM Mikro, Pembelajaran Tatap Muka Ditunda Lagi

  • Whatsapp
RAKOR Penerapan PPKM Mikro Buleleng digelar oleh tim Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng. foto: rik

BULELENG – Terkait pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro khusus di Kabupaten Buleleng, Bali masih belum akan diterapkan. Hal ini berdasarkan kasus penyebaran virus Corona atau Covid-19 di desa/kelurahan yang ada di Buleleng masih terkendali.

Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang juga Sekda Buleleng, Gede Suyasa mengatakan, jika melihat data yang ada di Buleleng, saat ini yang punya kejadian konsisten itu ada di Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada. Di desa tersebut kini telah dilakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas masyarakat secara ketat.

Bacaan Lainnya

Upaya itu, menurut Suyasa, sama dengan PPKM berbasis mikro. Artinya, sebelum Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 3 tahun 2021 turun, Buleleng sudah memberlakukan. “Kami masih tunggu lima hari lagi akan selesai. Jika nanti masih ada kasusnya, PPKM Mikro yang baru tentu akan dilakukan termasuk pembentukan pos jaga desa,” kata Suyasa, Senin (8/2/2021).

Suyasa yang ditemui usai Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan PPKM Mikro Buleleng ini mengaku, desa yang berpotensi kini dalam pemantauan Satgas adalah di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan. Akan tetapi, di Desa Tajun hanya ada tiga keluarga dalam tiga rumah yang terkonfirmasi. Sehingga, tidak termasuk kategori zona merah.

Baca juga :  Askab PSSI Badung Didik Calon Pelatih Sepakbola

Pengawasan dan pengendalian ketat terhadap aktivitas masyarakat juga sudah dilakukan. Jika nanti ada perkembangan mengarah lebih dari 10 rumah, maka diberlakukan PPKM Mikro. “Kalau sampai 20, ya jelas zona merah. Kemudian akan ditetapkan PPKM setelah Satgas Kabupaten merapatkan. Begitu ditetapkan, semuanya akan diawasi ketat, keluar masuk dan lainnya,” ujar Suyasa.

Sementara terpisah Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng yang juga Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana menegaskan, secara substansi tidak wajib menjalankan PPKM dalam skala kabupaten/kota. Namun, tetap harus bersiap untuk PPKM Mikro.

Dalam rapat koordinasi tersebut pula, Satgas memutuskan untuk melakukan tiga hal. Pertama, pengaturan aktivitas malam. Kedua, sekolah yang sudah direncanakan untuk melakukan Pertemuan Tatap Muka (PTM), harus ditunda lagi. Ketiga, kalau ada persebaran masif di wilayah desa maka dilakukan PPKM mikro.

PPKM Mikro sejatinya diterapkan pada wilayah kecil, yang terjadi persebaran Covud-19 secara masif. Dalam Inmendagri disebutkan Pemkab berhak memutuskan daerah mana yang diberlakukan PPKM Mikro, beserta skalanya, baik itu desa, dusun, hingga RT. Buleleng sudah melakukan sebelumnya tapi dengan nama dan bentuk berbeda.

“Misal kemarin ada di Padangbulia, daerah itu kami isolasi. Sudah kami lakukan PPKM Mikro ini di Buleleng sebenarnya. Hanya sekarang lebih dipertegas lagi. Setelah 7 hari nanti semua dievaluasi, kalau sudah selesai maka diakhiri. Seperti di Bengkel, Pegadungan, Banyuning sudah pernah itu dilakukan,” pungkas Suradnyana. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.