BPN Diminta Tunda Pensertifikatan Tanah Pasar Umum Gianyar

  • Whatsapp
PASAR Umum Gianyar yang direvitalisasi segera akan di bongkar. Foto: adi
PASAR Umum Gianyar yang direvitalisasi segera akan di bongkar. Foto: adi

GIANYAR –  Revitalisasi Pasar Umum Gianyar kembali berpolemik. Sebelumnya 20 pemilik toko memasangan spanduk penundaan revitalisasi, kini pihak Desa Adat Gianyar melayangkan surat perihal penundaan persertifikatan tanah PKD di kawasan Pasar Umum Gianyar. Surat berstempel itu ditandatangani Bendesa Adat Gianyar, Dewa Made Swardana, dan Paruman Pangemong Adat Ketua I Kadek Agus Astawa.

Surat dengan kop Desa Adat Gianyar Bendesa Adat Gianyar Nomor: 032/DAG/V/2020 itu ditujukan kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar. Pada surat tersebut dijabarkan bahwa berdasarkan hasil rapat Prajuru Desa Adat Gianyar pada, Sabtu 9 Mei 2020, bertepat di Pura Puseh Desa Adat Gianyar terkati dengan tanah pekarangan ayahan desa adat/PKD Desa Adat Gianyar, di antaranya lokasi Pasar Umum Gianyar, yang merupakan tanah pekarangan desa adat sebelumnya ditempati 26 krama pengarep Desa Adat Gianyar (nama-nama terlampir).

Bacaan Lainnya

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten Gianyar menunda setiap permohonan persertifikatan tanah atas tanah Pasar Umum Gianyar, yang merupakan tanah pekarangan ayahan desa adat/PKD desa adat Gianyar oleh siapapun juga sampai ada persetujuan tertulis dari Desa Adat Gianyar. Hal tersebut dimohonkan untuk menghindari/permasalahan yang akan muncul dikemudian hari. Surat tersebut ditembuskan Kepala BPN Pusat di Jakarta, Gubernur Bali, Kepala BPN Bali, Bupati Gianyar, Camat Gianyar dan Lurah Gianyar.

Baca juga :  DPRD Gianyar Bahas 11 Ranperda, Target Selesai Akhir 2020

Sebelumnya Kepala Bappeda Gianyar, I Gede Widarma Suharta mengatakan, pihaknya yang melakukan pengukuran mendapati areal Pasar Umum Gianyar seluas 1060 meter persegi. “Tanah itu di BPN tidak terdaftar atas nama siapapun, itu berarti tanah negara, kemudian tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah Kabuapten Gianyar,“ ujarnya.

Sementara untuk proses sertifikat tanah, dikatakanya, kini sedang diproses di BPN. ‘’Proses sudah sejak tahun lalu, dan sudah ada surat pernyataan sporadik bahwa tanah itu dikuasai Pemda Gianyar, jadi para pedagang itu mendirikan bangunan menyewa tanah yang dikuasai pemda,’’ pungkasnya. 011

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.