POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Mungkin ini kali pertama DPRD Bali membahas lima raperda dalam dengan sistem “kejar tayang” alias ditenggat waktu relatif terbatas. Bisa dibayangkan, lima raperda mesti selesai dibahas dalam waktu hanya 12 hari.
Raperda yang dibahas yakni Raperda Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Raperda Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat, Raperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Jamkrida, dan Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB).
Bagaimana dengan kualitas raperda yang dihasilkan jika pembahasan seakan dipaksakan? Meski waktunya relatif singkat, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengaku optimis raperda itu akan tetap berkualitas. Bahkan ketika waktunya sangat mepet, dan besar kemungkinan para anggota Dewan belum sempat membaca secara detail. Alasannya, karena tim penyusun raperda memang keren, dan rancangannya sudah matang. Pendek kata: raperda yang diajukan eksekutif tu barang bagus.
“Ini perlu saya sampaikan. Mengapa evaluasi perda dan pergub di Menteri Dalam Negeri cepat, karena Mendagri mengatakan yang datang dari Bali barangnya matang,” sebut Koster dengan artikulasi lugas usai rapat paripurna DPRD Bali, Kamis (20/7/2023).
Meski perda atau pergub yang diajukan ke Kemendagri dipuji, Koster tak mau menepuk dada. Dia mendaku berkualitasnya perda atau pergub yang diajukan karena ada tangan-tangan dingin dari tim penyusun yang qualified. “Saya tidak bisa sendiri (bikin itu), makanya senang. Depdagri senang kalau (perda atau pergub) datang dari Bali, pasti barang beres. Optimis seminggu (dievaluasi) di Depdagri selesai,” papar Ketua DPD PDIP Bali tersebut.
Akan berakhir masa jabatan pada awal September nanti, Koster tetap tancap gas untuk merealisasikan ide-idenya. Salah satunya membuat rekayasa genetika bunga gumitir dan buah-buahan lokal Bali, agar memberi manfaat ekonomi lebih besar untuk masyarakat lokal. Menurutnya, semua kabupaten/kota di Bali punya khas karakteristik tanah yang cocok untuk tanaman. Bali dipandang memang cocok untuk kedaulatan pangan.
Salah satu yang diperhatikan adalah upaya budidaya kelapa dan janur, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perlengkapan upakara di Bali. Di Thailand, tuturnya, hanya perlu empat tahun untuk bisa panen kelapa. Sementara kelapa tradisional Bali butuh waktu puluhan tahun untuk bisa panen.
“Sekarang kita budidaya, nggak terlalu tinggi sudah berbuah. Bisa bikin begitu supaya busung (janur) dan kelapa jangan datang terus dari luar Bali. Harus bikin sendiri di sini,” cetusnya bersemangat. hen
