MATARAM – Sebanyak tiga komisioner Bawaslu NTB periode 2022-2027, resmi diumumkan Bawaslu RI. Akademisi UIN Mataram, Agus, angkat bicara terkait terpilihnya tiga komisioner Bawaslu tersebut. Sebab, tugas berat menanti ketiganya, Itratip, Suhardi dan Hasan Basri, dalam mengawal Pemilu Serentak 2024.
Beban kerja mereka bertambah sebagai konsekuensi skema pemilu serentak nasional dalam satu tahun. Dalam pandangan Agus, kapasitas SDM staf Bawaslu di kabupaten/kota masih lemah. ‘Bawaslu perlu memberi perhatian pada kapasitas SDM staf,” sebutnya, Senin (19/9/2022).
Menurut Agus, persoalan isu-isu Pemilu 2019 lalu bakal terjadi kembali. Bahkan diyakini dengan modus yang makin inovatif. Di antaranya isu politik uang, politisasi ASN, dan berita hoaks, termasuk isu SARA dalam kampanye.
“Bawaslu mestinya tidak boleh terlihat lebih lemah dalam mencegah pelanggaran dibandingkan kecerdikan peserta dalam mengakali pelanggaran,” saran peraih Doktor Bidang Tata Kelola Pemilu dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.
Sejauh ini, sambungnya, kepercayaan publik terhadap Bawaslu belum terlalu kuat. Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu juga masih rendah.
Karena itu, lanjut Agus, Bawaslu tidak boleh bekerja sendiri, melainkan harus membangun cara collaborative electoral governance, yaitu tata kelola pengawasan pemilu melalui kolaborasi. “Tentunya kolaborasi itu dilakukan dengan multiaktor sebagai stakeholders-nya dan para pihak lain,” cetus Agus.
Untuk diketahui, Bawaslu RI mengumumkan tiga nama komisioner Bawaslu Provinsi NTB terpilih periode 2022-2027, Sabtu (17/9/2022). Hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Bawaslu NTB itu diumumkan melalui Surat Nomor: 316/KP.01.00/K1/09/2022 bertanggal 17 September 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.
Ketiga nama Bawaslu tersebut adalah Itratip, Suhardi dan Hasan Basri. Itratip dan Suhardi tercatat merupakan dua calon petahana, sedangkan Hasan Basri adalah Ketua Bawaslu Kota Mataram. rul
