Bawaslu Sebut APK di Luar Difasilitasi KPU Melanggar

  • Whatsapp
I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: gus hendra
I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: gus hendra

DENPASAR – Alat peraga kampanye (APK) yang legal dipasang untuk mengampanyekan paslon di Pilkada 2020 harus yang difasilitasi KPU. Tambahannya, sesuai aturan, maksimal 200 persen dari yang difasilitasi KPU. “Itu pun sudah jelas di zona yang ditentukan KPU,” kata anggota Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, dalam diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan Dit. Intelkam Polda Bali, Selasa (13/10/2020) lalu.

Menurut Rudia, Bawaslu Bali tidak kompromi dengan pemasangan APK. Ketika ada APK yang dibuat sendiri oleh tim paslon tapi dipasang menghadap ruang publik, dia menegaskan itu termasuk melanggar. Batasan APK, sambungnya, sangat limitatif. Pasal 26 PKPU Nomor 11/2020 merinci bahan kampanye apa saja yang boleh diberi ke peserta kampanye. “KPU ribet mengatur, Bawaslu ribet mengawasi,” kelakarnya.

Bacaan Lainnya

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menimpali, penempatan APK diatur supaya semua paslon mendapat kesempatan yang sama, tidak jor-joran bagi yang punya uang. Untuk pemasangan APK di luar yang difasilitasi KPU di Denpasar, kata dia, sudah diatensi, malah sudah marah-marah ke KPU Denpasar.

Awal kesepakatan paslon di Denpasar, urainya, tidak akan memasang APK di luar dari yang difasilitasi KPU. Namun, ternyata tetap dipasang. Kalau ada yang mengatakan APK yang difasilitasi KPU silakan dipasang bukan di ruang publik, sambungnya, itu jelas salah. “Kalaupun ada baliho tambahan, itu juga harus ditandatangani KPU, di luar itu silakan tebas! APS (alat peraga sosialisasi) malah tidak diapa-apakan oleh Satpol PP daerah,” serunya dengan nada tinggi.

Baca juga :  Mari Jalani Pola Hidup Baru dan Berdamai dengan Covid-19

Dia juga menegaskan akan terus mendorong dan meributkan untuk APK di luar difasilitasi KPU untuk ditertibkan. Tujuannya jangan sampai ada pendukung paslon yang berkelahi belakangan. Menurutnya, begitu mulai kampanye, Satpol PP mulai dapat menurunkan APK yang melanggar lewat rekomendasi Bawaslu.

“Kenapa penertiban tidak jalan? Karena takut. Bawaslu harus dorong, selain yang 200 persen jelas melanggar,” pungkasnya yang disambut Rudia dengan anggukan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.