Bawaslu RI Dinilai Dapat Tetapkan Plt Komisioner

  • Whatsapp
PARA peserta rakor penyamaan persepsi penyelenggara pemilu foto bersama usai kegiatan, Sabtu (9/10/2021). Foto: ist
PARA peserta rakor penyamaan persepsi penyelenggara pemilu foto bersama usai kegiatan, Sabtu (9/10/2021). Foto: ist

MANGUPURA – Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Penyelenggaraan Pemilu Terhadap Peraturan Perundang–Undangan Pemilu dan Pilkada 2024 menghadirkan narasumber eksternal dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, I Dewa Gede Palguna, Sabtu (9/10/2021). Palguna mengangkat isu hukum terkait legalitas penyelenggara Pemilu 2024 di tengah wacana perpanjangan masa jabatan penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Faktanya, khusus Bawaslu, ada ribuan anggota Bawaslu daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tengah tahapan Pemilu Serentak nanti, antara rentang waktu Juli sampai dengan September 2023,” urai mantan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut.

Bacaan Lainnya

Secara hukum, kata Palguna, masih menjadi perdebatan terkait dengan anggota Bawaslu yang habis masa jabatannya di tengah tahapan penyelenggara Pemilu/Pilkada 2024. Sebab, banyak anggota yang akan berakhir masa jabatannya pada tahapan yang padat dan paralel antara Pemilu dan Pilkada tersebut. “Apakah masih bisa diperpanjang atau tidak? Sebab tahapan yang padat dan paralel antara tahapan Pemilu dan Pilkada,” ujar Palguna.

Palguna berpendapat pemilihan anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, kendati melibatkan pansel, pada dasarnya merupakan kewenangan Bawaslu sendiri. Hal itu diatur dalam Pasal 124 sampai dengan 131 Undang-Undang Nomor 7/2017. Isi dalam pasal itu menegaskan Bawaslu adalah pejabat tata usaha negara, karena Bawaslu berwenang melakukan perbuatan tata usaha negara, dalam hal ini membuat keputusan.

Baca juga :  Ngamuk Bawa Sajam, ODGJ tanpa Identitas Diamankan Satpol PP Denpasar

“Dengan bertolak dari fakta Bawaslu merupakan pejabat tata usaha negara, dan berdasarkan isu hukum bahwa Bawaslu akan menghadapi keadaan darurat, maka dapat mengambil tindakan untuk menetapkan Plt (Pelaksana Tugas),” tegas Palguna yang bergabung secara daring.

Jika menelik hukum administrasi, terangnya, Plt ditetapkan jika keadaan di mana masa jabatan pejabat sebelumnya telah berakhir, sementara pejabat yang definitif belum ada. dalam konteks ini penyebabnya ialah tidak memungkinkan dilakukan seleksi akibat tahapan pemilu yang sedang berjalan nantinya.

Di akhir pemaparannya, Palguna berkesimpulan Bawaslu dapat menetapkan Plt bagi anggota Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya ketika tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 sedang berlangsung, sampai dengan tahapan Pemilu dan Pilkada dimaksud selesai.

Selain menghadirkan narasumber eksternal, turut hadir dalam kesempatan tersebut anggota Bawaslu Bali, I Ketut Rudia dan I Wayan Wirka. Pun Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Bali, I Made Aji Swardhana, serta koordinator Divisi Hukum Bawaslu kabupaten/kota dan ketua KPU kabupaten/kota seluruh Bali. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.