DENPASAR – Ketika masih berstatus personel TNI aktif, tentu seorang prajurit tidak memiliki hak politik untuk memilih dalam pemilu. Namun, ketika sudah pensiun, mereka sepatutnya masuk dalam daftar pemilih. Hal tersebut diuraikan Kordiv Pengawasan Bawaslu Bali, I Wayan Widyardana Putra, saat audiensi ke Korem 163/ Wira Satya, Senin (15/8/2022).
Kedatangan Widy, sapaan akrabnya, bersama dengan dua komisioner Bawaslu Bali lainnya, I Wayan Wirka dan Ketut Sunadra. Rombongan Bawaslu diterima Danrem 163/Wira Satya, Brigjen TNI Choirul Anam.
Membuka perbincangan, Widy berujar kedatangannya selain untuk silaturahmi kepada Danrem dan jajaran perwira, juga untuk minta informasi terkait anggota Korem 163/Wira Satya yang kini purnatugas. Hal tersebut berkaitan dengan mulainya tahapan Pemilu Serentak 2024, dan anggota TNI yang pensiun kini memiliki hak politik. “Kami ingin memastikan bahwa purnawirawan TNI terdaftar dalam daftar pemilih,” terangnya.
Widy juga minta jajaran Korem 163/Wira Satya dapat melakukan pengecekan NIK di situs yang dimiliki KPU. Dia menguraikan, permintaan itu bukan tanpa alasan. Sebab, banyak masyarakat yang NIK-nya dicatut menjadi anggota partai, padahal sesungguhnya yang bersangkutan bukan anggota partai politik.
“Bapak mungkin bisa meminta jajaran untuk melakukan cek NIK di situs yang dimiliki KPU, jangan sampai nanti ada terdaftar sebagai anggota partai. Padahal sebelumnya tidak pernah menyentuh partai,” pintanya.
Menyikapi pemaparan Bawaslu, Danrem menegaskan siap memberi dukungan penuh kepada Bawaslu untuk menyukseskan Pemilu 2024 mendatang. Langkah awal yang akan dijalankan adalah melakukan pertemuan virtual dengan mengundang Bawaslu sebagai salah satu narasumber.
“Kami siap mendukung Bawaslu menyukseskan pesta demokrasi. Kami akan lakukan update berapa anggota yang pensiun dan berapa yang baru bergabung (menjadi personel aktif TNI). Nanti akan ada (pertemuan) Zoom, kami ingin juga Bawaslu bisa terlibat untuk sosialisasi kepada jajaran kami,” ucap jenderal bintang satu itu menandaskan. hen
