Bawaslu NTB Instruksi Jajaran Bersiap Sidang di MK

  • Whatsapp
Suhardi. Foto: fahrul
Suhardi. Foto: fahrul

MATARAM – Seluruh KPU di tujuh kabupaten/kota di NTB merampungkan rapat pleno rekapitulasi hasil Pilkada 2020 pada Rabu (16/12) malam lalu. Bawaslu NTB mengingatkan jajaran Bawaslu kabupaten/kota tersebut agar tetap menyiapkan diri menghadapi potensi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bawaslu NTB menilai semua hasil pilkada di NTB memiliki potensi sama untuk digugat.

“Tidak hanya Sumbawa yang berpotensi bersengketa, semua daerah, termasuk di Kota Mataram, berpotensi ada sengketa ke MK. Sebab, tidak ada larangan melakukan gugatan selama dia punya legal standing (status hukum),” ujar Kordiv Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu NTB, Suhardi, Kamis (17/12/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, perolehan suara sementara hingga pengesahan pleno KPU di tingkat kabupaten/kota di NTB, memperlihatkan selisih suara yang cukup tipis terjadi di Sumbawa. Makanya banyak pihak menduga tipisnya selisih suara itu rentan untuk menjadi bahan gugatan ke MK.

Dalam Undang-Undang Pilkada, sebutnya, memang sudah diatur perselisihan hasil pemilu yang bisa disidangkan di MK. Kata dia, untuk daerah dengan jumlah penduduk sebanyak 250 ribu jiwa sampai 500 ribu jiwa, selisih perolehan suara maksimal sebesar 1,5 persen. Jika lebih dari itu, dia berpendapat palson tetap boleh menggugat. “Oleh undang-undang, calon diberi hak untuk melakukan koreksi terhadap keputusan KPU. Mekanismenya itu sudah diatur di undang-undang pilkada kita,” ulasnya.

Baca juga :  IDI Denpasar Sebut Pelaksanaan PKM Sudah Tepat

Karana itu dia memandang hasil pilkada tujuh daerah di NTB itu semuanya berpotensi digugat. Untuk mengajukan gugatan ke MK oleh palson, Bawaslu tidak memberi penilaian pada syarat selisih suara antarpaslon. Sebab, yang menentukan apakah gugatan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil adalah MK sendiri. Soal berapa selisihnya, itu akan diuji di MK.

Karena menimbang itulah, dia tetap mewaspadai potensi gugatan PHP di semua daerah. Bawaslu NTB mengkonsolidasikan kemungkinan tersebut dengan Bawaslu kabupaten/kota agar menyiapkan diri menghadapi potensi gugatan. Suhardi mendaku tidak mau lengah. Sebagai penyelenggara pemilu, tegasnya, harus menyiapkan diri ada atau tidaknya gugatan ke MK.

“Harus sudah siap memberi keterangan di MK. Dari pengalaman, ada yang tiba-tiba sudah masuk gugatan ke MK, sehingga kami memandang semua daerah itu berpotensi digugat. Kami konsolidasi agar menyiapkan segala bentuk dokumen, dimulai dari hasil pengawasan,” cetusnya menandaskan. 031

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.