Bawaslu Jamin Proses Pelanggaran Netralitas ASN dan TNI/Polri

ANGGOTA Bawaslu Bali, Nyoman Gede Putra Wiratma. Foto: ist
ANGGOTA Bawaslu Bali, Nyoman Gede Putra Wiratma. Foto: ist

POSMERDEKA.COM, JEMBRANA – Netralitas aparatur negara dalam kontestasi politik masih menjadi fokus utama dalam Pemilu 2024. Adanya netralitas tersebut menjadi salah satu elemen hadirnya pemilu yang jurdil, dan itu masih bagian dari fokus utama Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Hal tersebut diutarakan anggota Bawaslu Bali, Nyoman Gede Putra Wiratma, dalam acara konsolidasi penguatan kelembagaan Bawaslu Jembrana kepada Forkopimda Kabupaten Jembrana dan kecamatan seluruh Jembrana, Senin (23/10/2023).

Wiratma menyampaikan, terkait netralitas aparat negara, Bawaslu mengatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6/2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan  Polri. Dia meyakini para ASN dan personel TNI/Polri telah memahami regulasi, dan tindakan apa saja yang diperbolehkan serta tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan pemilu. “Tentu Bawaslu juga tidak diam, kami juga akan memproses segala bentuk pelanggaran pemilu,” janji komisioner berpostur sentosa tersebut.

Read More

Kordiv SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Bali tersebut menambahkan, dalam penguatan kapasitas SDM pengawas pemilu, integritas jajaran pengawas pemilu yang harus ditegakkan terlebih  dahulu. Karena itu, dia menginstruksi ketua dan anggota panwascam di seluruh Jembrana benar-benar taat pada integritas saat menjalankan tugas-tugas pengawasan.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Jembrana, Made Widiastra, lebih menekankan bagaimana peran Bawaslu dalam melakukan pencegahan, dan melakukan sosialisasi kepada ASN, TNI dan Polri. Langkah itu guna memastikan pesta demokrasi di Jembrana berjalan baik dan aman, serta berintegritas. “Kami mengajak masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam mengawal dan mengawasi pesta demokrasi ini, tanpa ada rasa takut, diskriminasi dan ancaman. Kita ingin Pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” ajaknya.

Sebagai narasumber eksternal, Putu Sugi Ardana, menyebut untuk menjadikan Pemilu 2024 yang berintegritas, luber dan jurdil terutama di Jembrana, perlu ada konsolidasi kuat antara penyelenggara pemilu dengan Forkopimda. Sekurang-kurangnya perlu dilakukan penyadaran tentang pentingnya pemilu. “Dimulai dari adanya komunikasi baik yang dilakukan jajaran pengawas pemilu kepada Forkopimda,” saran mantan Ketua Bawaslu Buleleng tersebut. hen

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.