POSMERDEKA.COM, MATARAM – Wakil Direktur (Wadir) III Politeknik Farma Husada, Dr. Alfisahrin, menilai praktik politik uang masih akan tetap mewarnai kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Karena itu, dia minta Bawaslu harus lebih berani dan tegas dalam menindak praktik politik uang selama tahapan pemilu.
“Bawaslu harus berani jika menemukan kasus-kasus politik uang,” serunya saat menjadi narasumber kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Mataram, Senin (10/7/2023).
Menurut dia, Bawaslu juga harus tegas menegakkan hukum atau memberi sanksi bagi siapa pun pelaku praktik politik uang. Sebab, hanya dengan cara itu akan bisa memberi efek jera kepada individu atau kelompok yang berniat melakukan politik uang.
Tidak hanya didorong lebih berani menindak pelaku politik uang, Alfisahrin juga menyarankan Bawaslu lebih memperketat pengawasan Pemilu 2024. “Harus lebih serius mengawasi, baik pada tahapan maupun sesudah kampanye,”sarannya.
Selain Bawaslu, Alfisahrin juga mengajak masyarakat mengambil peran dalam mencegah praktik politik uang selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Guna memaksimalkan peran masyarakat, penyelenggara pemilu diminta mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang.
Penguatan pengawasan terhadap politik uang diyakini mampu meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia. Beberapa hasil lembaga survei yang diperolehnya, 60 persen lebih masyarakat mengaku akan menerima uang atau barang yang diberikan calon, pasangan calon, atau partai politik saat pemilu. Data ini mengindikasikan masyarakat sangat permisif terhadap politik uang.
Karena itu, dia mendorong pemerintah, terutama penyelenggara pemilu, agar mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk politik uang. Apalagi politik uang merupakan penyebab utama kerusakan sistem politik. “Jika masyarakat menerima uang dari para calon, jangan harap akuntabilitas pemimpin dari pemilu itu bisa diwujudkan dalam pemerintahan,” paparnya mengingatkan. rul
