POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Bawaslu Republik Indonesia mengingatkan jajaran pengawas pemilu agar tidak mengendurkan pengawasan, meskipun kualitas data pemilih berkelanjutan (PDPB) pada Semester I Tahun 2026 kian membaik. Penegasan tersebut disampaikan Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, saat memimpin rapat koordinasi daring bersama jajaran Bawaslu provinsi di Denpasar, Rabu (15/7/2026). Penurunan angka ketidaksesuaian data dinilai tidak boleh membuat pengawas terjebak pada angka laporan semata. Ketelitian dalam mengawasi setiap proses pemutakhiran di lapangan dinilai harus semakin diperkuat, agar persoalan administrasi dapat diurai hingga ke akar penyebabnya.
Suhenty mengapresiasi peningkatan kualitas pengawasan dan kolaborasi antara Bawaslu dengan KPU dalam pelaksanaan PDPB di seluruh Indonesia, yang semakin menunjukkan hasil positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya tindak lanjut atas saran perbaikan yang disampaikan pengawas pemilu kepada penyelenggara teknis. Namun, jajaran pengawas diingatkan agar selisih data yang masih muncul di sejumlah daerah tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi administratif saja. “Penelusuran mendalam wajib dilakukan agar kendala serupa tidak terus berulang pada tahapan pemilu mendatang,” pesannya.
Seluruh Bawaslu provinsi didesak memastikan jajaran Bawaslu kabupaten/kota melaksanakan uji petik, sebagai instrumen untuk menguji kesesuaian data secara faktual di lapangan. Kualitas pengawasan nasional dinilai tidak ditentukan beberapa daerah berkinerja baik, melainkan kemampuan seluruh jajaran menjaga standar pengawasan secara merata. Strategi pencegahan sebagai wajah pertama Bawaslu di hadapan masyarakat juga wajib diperkuat melalui edukasi, mitigasi, kolaborasi, dan pengawasan partisipatif.
“Tugas pengawasan tidak berhenti ketika angka ketidaksesuaian menurun. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap persoalan dipahami penyebabnya sehingga perbaikannya bersifat menyeluruh,” tegasnya.
Forum nasional tersebut turut membahas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PDPB, termasuk koordinasi KPU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, Polri, hingga lembaga pemasyarakatan. Bawaslu RI meminta seluruh provinsi segera memberi klarifikasi terhadap data yang belum sesuai, sebelum dilakukan rekapitulasi di tingkat nasional.
Ditemui usai mengikuti rapat koordinasi, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menyatakan arahan pusat menjadi pengingat penting bagi daerah. Kualitas pengawasan ditegaskan tidak dapat diukur hanya dari berkurangnya temuan temuan administrasi.
Menurutnya, kemampuan pengawas memastikan setiap rekomendasi menghasilkan perbaikan sistem, menjadi indikator utama keberhasilan penataan data. Ariyani memastikan pengawas pemilu di Bali tidak akan berhenti pada klarifikasi formal ketika menemukan data yang belum sinkron. Langkah verifikasi faktual diarahkan untuk memastikan hak konstitusional warga negara benar-benar terjaga sejak dini. “Yang ditekankan Bawaslu RI hari ini bukan sekadar akurasi angka, melainkan kualitas prosesnya. Ketika ada data yang belum sesuai, kami tidak berhenti pada klarifikasi administratif,” ulasnya.
Ariyani menjamin Bawaslu Bali akan terus memperkuat pengawasan PDPB, melalui koordinasi intensif bersama KPU maupun instansi terkait lainnya. Jajaran pengawas di tingkat kabupaten dan kota diinstruksi tetap menjalankan pengawasan berbasis uji petik secara berkala. Setiap proses pemutakhiran dipastikan akan terus dikawal agar kualitas data pemilih di Bali semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. hen
