Bantuan Dampak Corona Jangan Dipolitisasi

  • Whatsapp
: I NENGAH DARSANA I Nengah Darsana. Foto: gia
: I NENGAH DARSANA I Nengah Darsana. Foto: gia

BANGLI – Mencuatnya berita tentang penyimpangan penyaluran Penerima Bantuan Stimulus Usaha (PBSU) dari Pemprov Bali kepada para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 di Bangli, mendapat atensi serius kalangan DPRD Bali. Kesialan yang menimpa dua warga Desa Undisan karena namanya dicoret tapi dananya diambil orang lain itu, diduga lantaran ada kepentingan politis terkait Pilkada Bangli.

Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana, Kamis (8/10/2020) menyampaikan, sudah jadi rahasia umum bahwa pencairan bantuan pemerintah, dalam hal ini bantuan Diskop Bali, ada kepentingan politis. Alasannya, bantuan dari Pemprov Bali tersebut tidak ada kriteria yang jelas, makanya sangat gampang “dipermainkan”. “Tidak ada standar yang jelas untuk calon penerimanya,” sorot Darsana.

Bacaan Lainnya

Idealnya, kata dia, Pemprov Bali turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual dalam penentuan calon penerima bantuan. Karena tidak ada verifikasi faktual itulah, sambungnya, menyebabkan fakta di lapangan jauh berbeda dengan keputusan Pemprov Bali, dan realisasi tidak sesuai dengan tujuan awal. Peristiwa adanya pencoretan penerima tanpa alasan jelas tersebut dinilai dapat menjadi polemik dan bola liar di masyarakat.

“Kejadian ini akan berdampak kurang baik di masyarakat, tidak saja dampak ekonomi, tapi juga dampak psikis. Apalagi yang namanya tercantum dan memenuhi persyaratan, akhirnya kecewa karena dibatalkan,” tegasnya.

Baca juga :  Bali Tambah 4 Pasien Covid-19 Meninggal, Jembrana-Bangli Kembali Nihil Tambahan Kasus Positif Harian

Dia mempertanyakan apakah peristiwa semacam ini yang dimaksud “program satu jalur”, yakni yang menerima adalah warga yang “satu jalur” dengan penguasa saja, meski semua masyarakat terdampak yang perlu dibantu.

Karena itu, dia mengingatkan anggaran pemerintah jangan dipolitisir, apalagi yang erat kaitan dengan dampak pandemi. Mestinya pemerintah melakukan penilaian transparan ke bawah, agar tidak timbul masalah baru seperti perselisihan di masyarakat karena si A dapat tapi si B tidak. “Apakah yang satu jalur diutamakan dulu, sedangkan yang pantas menerima, karena tidak satu jalur, dikesampingkan?,” gugatnya.

Darsana mencontohkan proses pencairan bantuan BLT yang bersumber dari Dana Desa dengan parameter jelas. Ada 14 variabel yang dipakai acuan, dan penerima minimal memenuhi 12 kriteria yang ada. “Semuanya jelas, dan ini yang tidak ada dalam bantuan PBSU tersebut,” tandasnya.

Sebagaimana diwartakan posmerdeka.com, Kamis (8/10/2020), ada masalah pencairan program bantuan stimulus untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Bangli. Warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan, namanya mendadak menghilang dan digantikan orang lain yang diduga tidak layak sebagai penerima stimulus. Peristiwa ini dialami dua warga Desa Undisan, Tembuku, Ni Nyoman Sri Astini Saputri (43) dan Ni Komang Juliastini (35). 028

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.