POSMERDEKA.COM, DENPASAR – DPRD Bali melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025, di gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (21/7/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua I, Disel Astawa; dan dari eksekutif hadir Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, bersama Sekda Dewa Made Indra dan kepala OPD Pemprov.
Dalam PU yang dibacakan Putu Suryandanu Willyan Richart, Fraksi PDIP minta penjelasan Gubernur atas asumsi peningkatan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari semula Rp3,58 triliun menjadi Rp4,05 triliun. Fraksi juga minta klarifikasi dampak penurunan Pendapatan Transfer Rp2,04 miliar lebih terhadap program-program yang didanai melalui DAK Fisik, serta langkah mitigatif yang disiapkan. Atas kenaikan Belanja Bagi Hasil dari Rp582 miliar menjadi Rp1,01 triliun, Fraksi PDIP menekankan penting upaya transparansi dan keadilan dalam distribusi keuangan antardaerah.
“Rencana penerimaan pinjaman Rp347 miliar perlu dijelaskan urgensi dan dampak jangka panjang terhadap fiskal daerah,” paparnya.
Mungkin tumben membacakan PU, Richart langsung menuju ke kursi. Dia bergegas balik badan menyerahkan PU ke pimpinan rapat setelah diingatkan koleganya.
Dengan juru bicara Kadek Diana, PU Fraksi Gerindra-PSI mempertanyakan program apa yang akan dijalankan Pemprov Bali dengan dana dari Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA). Target PWA tahun 2025 yang Rp400 miliar dinilai jauh dari potensi sesungguhnya. Dasarnya, BPS menyebut wisman sebanyak 6,3 juta, dikali Rp150.000 maka mestinya diperoleh Rp950 miliar.
“Target hanya 42,11% dari potensi tahun 2025, perlu upaya serius menjadi 747,15 miliar. Kami mempertanyakan ketika buat perkiraan itu indikasinya apa? Apa eksekutif tidak yakin payung hukum dan mekanisme ketika berjalan? Kenapa dipasang di bawah 50 persen?” urai mantan politisi PDIP itu.
Diana juga mempertanyakan apakah Gubernur menandatangani perjanjian pinjaman tahun 2024 dari bank BPD Bali senilai 347,15 miliar? Rasio politik anggaran yang dibangun dalam penyusunan Raperda ini, disebut ada unsur kesengajaan melambungkan rencana pengeluaran dengan menurunkan rencana pendapatan. Namun realitasnya dengan pelampauan realisasi PAD bisa menutup defisit, memberi kesan kinerja eksekutif yang luar biasa. “Terlebih lagi rencana pinjaman yang tidak jadi dilaksanakan,” sebutnya.
Dalam PU yang dibacakan Wayan Gunawan, Fraksi Golkar menyoroti program satu keluarga satu sarjana belum ada alokasi anggaran di Perubahan APBD 2025. Trans Metro Dewata juga dinilai belum efektif dan sesuai harapan, karena belum didukung rute dan transportasi penghubung. “Lalu anggaran Rp57 miliar itu untuk apa? Mohon penjelasan,” serunya.
Turunnya anggaran pendidikan Rp39 miliar, anggaran penanggulangan bencana Rp4,4 miliar, dan di Dinas Kominfos senilai Rp146 miliar lebih juga dipertanyakan. “Terkait polemik Majelis Desa Adat (MDA), kami mendesak Gubernur untuk meluruskan batas wewenang MDA sesuai Perda 4/2019 tentang Desa Adat, agar tidak berdampak luas kepada masyarakat,” bebernya.
Fraksi Demokrat-Nasdem dalam PU yang dibacakan IGA Mas Sumatri menilai Gubernur pesimis sampai menganggarkan pinjaman Rp347 miliar. Untuk penganggaran, Gubernur disarankan memakai metode time series analysis, yakni metode rerata dalam tiga tahun terakhir. Nasib pegawai yang mengabdi selama 15 tahun tapi tidak diangkat menjadi PPPK juga dipertanyakan, dan minta kebijakan Gubernur agar tidak ada PHK.
“Kami minta anggaran belanja tidak terduga tidak dipotong, karena banyak terjadi bencana di musim kemarau basah ini. Ini agar dapat membantu warga yang kena musibah, karena pemerintah harus hadir saat masyarakat kena bencana,” paparnya.
Masalah lain yang disoroti adalah kemacetan, sampah, toko 24 jam. Terakhir terkait pelanggaran RTRW, Gubernur didesak tegas dan memberi sanksi berat terhadap pelanggar. hen
