Badung Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

  • Whatsapp
WAKIL Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat menerima Penghargaan HAM serangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar, Senin (14/12/2020). Foto: ist
WAKIL Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat menerima Penghargaan HAM serangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar, Senin (14/12/2020). Foto: ist

MANGUPURA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), mendapat apresiasi dan dianugerahi penghargaan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, kepada Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, serangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali Renon Denpasar, Senin (14/12/2020).

Bacaan Lainnya

Acara yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ini juga dihadiri secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo; serta Menteri dari Kabinet Indonesia Maju, lembaga pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Wabup I Ketut Suiasa usai menerima penghargaan mengatakan, bahwa penghargaan ini merupakan cerminan Badung sebagai kabupaten yang peduli akan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan perempuan, anak-anak dan kaum disabilitas.  Dan penghargaan ini yang kelima kalinya untuk Badung.

Dikatakan pula penghargaan yang diraih ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang selalu mensinkronisasikan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB).  ‘’Atas dasar tersebut Badung tidak pernah absen dalam penerimaan penghargaan kabupaten/kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tahun 2016 hingga tahun 2020,’’ ujarnya.

Baca juga :  Detik-detik Penghitungan Suara di Markas “Banteng”: Gempita Bincang Karangasem, Kabar Mendung dari Jembrana

Lebih lanjut Wabup Suiasa mengatakan program dan kegiatan Pemkab Badung disinkronisasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dalam memenuhi hak kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Badung yang fenomenal menggunakan konsep Tri Kona yaitu kelahiran, kehidupan dan kematian yang merupakan cerminan dari (welfare state theory) negara yang menjamin terselenggara kesejahteraan rakyatnya.  

‘’Kami Pemerintah Kabupaten Badung selalu berkomitmen membangun Badung di segala bidang tentu dengan melayani seluruh lapisan masyarakat yang sama rata tidak membedakan satu sama yang lainnya dalam bidang hukum dan hak-haknya sebagai insan dan masyarakat Badung,’’ tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, Cok Ace, dalam sambutannya mengatakan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. ‘’Saya berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menjamin pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia berjalan dengan baik. Mari kita jaga semua ini demi kehidupan masyarakat yang tentram dan nyaman,” ucapnya. nas

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.