DENPASAR – Pemahaman babinsa TNI AD dan bhabinkamtibmas Polri terkait Pilkada 2020 dinilai signifikan dalam membantu sosialisasi ke masyarakat. Karena itu, KPU Bali mengagendakan bimbingan teknis (bimtek) untuk dua jajaran aparat territorial itu. “Untuk bhabinkamtibmas kami agendakan tanggal 21 Juli nanti, nanti semoga Kapolda bisa ikut memberi arahan ke jajarannya. Bimtek dilaksanakan lewat daring,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, usai rapat bimtek untuk KPU kabupaten/kota yang akan pilkada, Minggu (12/7/2020).
Esensi melibatkan babinsa dan bhabinkamtibmas, jelasnya, karena secara sosiologis jika ada sesuatu hal baru di masyarakat, yang banyak ditanya itu para kades, babinsa, dan bhabinkamtibmas. Jika mereka pemahamannya kurang bagus, informasi yang disampaikan jadi bias. Makanya mereka pertama wajib mendapat penjelasan.
“Kalau mereka belum paham sekali (soal pilkada) lalu ditanya apa perubahan terbesar di TPS misalnya, masyarakat bisa jadi malas (datang) karena petugas saja tidak tahu. Ini yang kita hindari,” sebutnya.
Dengan mereka tahu, dia optimis babinsa dan bhabinkamtibmas yakin bisa mentransfer pengetahuan soal pilkada ke masyarakat. Pendek kata, sosialisasi dimudahkan dengan keterlibatan dan pemahaman para stakeholder. Khusus babinsa, dia berkata masih dicarikan jadwal sendiri. Namun, karena jumlah babinsa dan bhabinkamtibmas sangat banyak, kemungkinan dilakukan secara bertahap.
“Saya sudah koordinasi dengan Kapolda, kami minta intelkam di enam kabupaten ikut (bimtek). Kapolres juga agar hadir untuk memantau jajarannya,” lugasnya.
Mengenai keterlibatan parpol saat tahapan coklit data pemilih, dia mendaku memerintah KPU kabupaten/kota untuk mengajak perwakilan parpol untuk turun bareng. Tujuannya supaya tidak lagi ketika rapat pleno ada tudingan KPU tidak kerja maksimal, atau menyebut konstituen mereka tidak dikunjungi. Pendek ucap, semua bisa tahu PPDP melakukan coklit kepada semua pihak, tidak ada pilih kasih.
Dengan begitu, ulasnya, ketika pleno DPT selesai, ada deklarasi semua pihak DPT yang ditetapkan adalah terbaik yang dilakukan saat pandemi. Sejak awal semua potensi yang mengganggu penetapan DPT bisa ditangkal, dengan muaranya tidak ada sampai berperkara di MK. “Kalau DPT itu dipakai dasar (bawa ke MK) padahal itu hasil kerja bareng, dia (parpol) juga jelek. Saya tidak ingin ke MK, target tidak ada ke MK, selesai di bawah, dan semua transparan,” seru Lidartawan.
Bentuk transparansi lain, sambungnya, setiap proses yang dilakukan KPU akan disiarkan secara live streaming melalui media sosial. Tujuannya memberi ruang kepada semua pihak mengakses dan menyimak yang dijalankan. Ketika media sudah disediakan, apa lagi yang akan dipertanyakan keterbukaan KPU menggelar Pilkada 2020 ini?
Sedikit menggelikan, Lidartawan minta parpol jangan memilih saksi yang hanya “tidur di TPS atau hanya mengambil uang lalu nongkrong di warung kopi”. Dia tidak berharap saksi model begitu, apalagi kemudian ribut setelah jagoannya kalah. “Kalau saksi terlibat dalam setiap proses, tentu tidak ada masalah,” tandasnya. hen
