BULELENG – Pengawasan yang dijalankan Bawaslu sampai jajaran petugas Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk memastikan seluruh warga yang memiliki hak pilih, terdaftar dan masuk dalam daftar pemilih. Dalam pengawasan itu pula, Bawaslu mengeluarkan saran perbaikan kepada pantarlih selaku pelaksana teknis KPU.
Demikian disampaikan Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, I Wayan Widyardana Putra, dalam evaluasi hasil pengawasan tahapan coklit bersama panwascam seluruh Buleleng, Sabtu (18/3/2023).
Menurutnya, data pemilih sebenarnya sangat sederhana. Hanya menambahkan yang sudah sesuai dengan ketentuan, dan mengurangi atau menghapus yang tidak sesuai. Tapi, pada prosesnya memang selalu ada kendala. “Ada banyak keterbatasan, sehingga mengapa pengawasan sangat penting dilakukan,” jelasnya.
Dia menguraikan terjadi sejumlah dinamika yang terjadi di lapangan pada saat pengawasan coklit. Sedikitnya ada 426 saran perbaikan yang disampaikan jajaran pengawas kepada pantarlih dalam proses coklit seluruh Bali. Khusus di Buleleng ada 19 saran perbaikan yang disampaikan.
Dengan masih panjangnya tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, dia mendorong bagaimana sedari awal jajarannya melakukan pemetaan, baik itu potensi ganda yang ada atau juga terkait data difabel yang ada di daftar pemilih.
“Akan sangat penting bagi kita untuk melakukan analisa berkelanjutan terhadap data pemilih yang ada, karena kita punya peran penting untuk menjaga hak pemilih ini,” serunya.
Ketua Bawaslu Buleleng, Putu Sugi Ardana, yang hadir membuka acara mengatakan, evaluasi digelar untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pengawasan yang dilakukan. Pula untuk menyusun pemetaan dan strategi pengawasan tapahan pemilu 2024.
Dari hasil pengawasan coklit dari 12 Februari hingga 14 Maret lalu, Sugi berkata ditemukan beberapa kesalahan tata cara prosedur oleh pantarlih. Seperti stiker yang tidak terpasang, dan pemilih meninggal belum dihapus.
“Ketika melakukan pengawasan melekat dan uji petik ini, jajaran kami, terutama PKD, menemukan beberapa kesalahan prosedur. Sudah langsung diberi saran perbaikan kepada pantarlih dan juga PPS,” terangnya didampingi anggota I Wayan Sudira, I Kadek Carna Wirata, Ni Nyoman Trisna Widyastini dan Tri Prasetya.
Sugi mendaku menginstruksi jajaranya secara aktif membangun komunikasi berkelanjutan dengan jajaran PPK dan PPS. “Koordinasi berkelanjutan ini adalah bagian dari bentuk cegah dini, sehingga potensi permasalahan pada setiap tahapan dapat diminimalisir,” lugasnya menandaskan. hen
